Rakor Optimalisasi Kerja Sama KPK RI dengan Pemda se-Provinsi Sulut

  • 01 Jun 2026 09:50 WIB
  •  Manado

RRI.CO.ID, Boltara - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan pemanfaatan ruang melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendukung Perekonomian Daerah.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah diperkenalkan sembilan paket program strategis yang disiapkan guna memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang secara terintegrasi.

Program tersebut meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), percepatan pendaftaran tanah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), hingga sensus pertanahan berbasis geospasial.

Selain itu, program lainnya mencakup integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang, pengembangan serta pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sirajudin Lasena turut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Turut hadir dalam kegiatan itu Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....