RRI.CO.ID, Minahasa - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menerima apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmennya mendekatkan layanan keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam seremoni yang digelar di Graha Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis, 26 Februari 2026.

Penghargaan itu diberikan atas komitmen Pemkab Minahasa dalam memfasilitasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah terpencil. Momentum tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.

Bupati Robby Dondokambey menegaskan, kehadiran Posbankum merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum tanpa terkendala jarak maupun biaya.

“Ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin warga di pelosok desa semakin mudah mendapatkan layanan dan pendampingan hukum secara gratis serta profesional,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum menjadi kunci dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Yulius Selvanus meresmikan sebanyak 1.839 Posbankum desa dan kelurahan se-Sulawesi Utara, sekaligus membuka pelatihan paralegal bagi perwakilan desa dan kelurahan.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Hendrik Pagiling yang mencatatkan sejarah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di Indonesia pada usia 42 tahun. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara, para kepala daerah, serta pimpinan instansi vertikal. Kehadiran ribuan Posbankum ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang sadar hukum dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.

(Jeff Assa)