Program Pilah Sampah Pemkab Malang dan AEPW Jangkau 6.000 RT di 12 Desa

RRI.CO.ID, Malang - Program pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Malang bersama Alliance to End Plastic Waste (AEPW) telah menjangkau sekitar 6.000 RT di 12 desa. Warga di wilayah tersebut mulai mendapat edukasi dan dilibatkan dalam pemilahan sampah dari sumbernya.

Perkembangan program itu dibahas Bupati Malang M. Sanusi bersama AEPW di Melati Resto, Hotel Tugu Malang, Senin (5/10/2026) malam. Sanusi meminta program yang masih berstatus pilot project tersebut tidak berhenti pada tahap percontohan.

Menurut Sanusi, program perlu dikembangkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemkab Malang juga mendorong penguatan kemitraan dan dukungan lintas sektor untuk pengembangan program.

"Harapan kami program ini tidak terlalu lama dalam prosesnya. Penyelesaian persoalan sampah harus terus didorong agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Sanusi.

Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan hingga 2027 atau 2028. Jika pelaksanaannya berjalan baik, program itu diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan lebih luas di Kabupaten Malang.

Sanusi juga menekankan perlunya kesiapan sarana dan prasarana, termasuk lahan yang dibutuhkan untuk mendukung transportasi dan pengelolaan sampah.

Program tersebut juga telah mendapat perhatian dari sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, Pemkab Malang belum merinci bentuk dukungan atau tindak lanjut dari kementerian tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar mengatakan Pemkab Malang mendukung pelaksanaan program bersama AEPW agar dapat berjalan secara konsisten dan memberi manfaat kepada masyarakat.

"Pemkab Malang mendukung sepenuhnya program ini. Harapannya, program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Budiar.

Saat ini, keterlibatan masyarakat diarahkan pada pembiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Pemkab Malang berharap pelaksanaan program tersebut dapat menjadi dasar untuk memperluas sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat ke wilayah lain.