RRI.CO.ID, Batu - Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada hari terakhir Rembug Paripurna KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, menilai ketentuan komoditas dalam RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah.
Heli mengatakan sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu.
“RDKK di Kota Batu ini kan tidak termasuk dalam aturan support komoditi secara nasional. Tanaman yang masuk di RDKK itu tidak banyak di sini,” ujar Heli, Senin (21/9/2026).
Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
“Yang paling kasihan itu kan peternak. Peternak itu nanam rumput, sedangkan rumput itu butuh pupuk,” katanya. Heli menyebut kondisi tersebut membuat peternak kesulitan memperoleh pupuk subsidi ketika membeli pupuk di toko pertanian.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan karakteristik komoditas pertanian dan peternakan di setiap daerah. Menurutnya, ketentuan dukungan pupuk secara nasional belum seluruhnya mencerminkan komoditas yang berkembang di Kota Batu.
“Ketika para peternak ini datang ke toko pertanian, pasti ditolak karena rumput tidak masuk di dalam RDKK,” jelas Heli. Kondisi itu menjadi salah satu persoalan yang menurutnya perlu dibawa ke pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait.
Heli mengatakan pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait persoalan tersebut. Menurutnya, BGN menjadi salah satu pihak yang akan ditemui karena berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan dalam mendukung program pangan pemerintah.
Persoalan akses pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa Kota Batu dalam Rembug Paripurna KTNA Nasional 2026. Pemerintah Kota Batu mencatat kebutuhan penyesuaian kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan komoditas lokal dan kebutuhan peternak yang menggunakan tanaman pakan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....