Polresta Malang Kota Siap Cegah Penimbunan BBM

RRI.CO.ID, Malang — Polresta Malang Kota memastikan siap mengawal pengendalian inflasi di Kota Malang, termasuk mengantisipasi penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Pengawasan dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan pasokan dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap aman.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo PS mengatakan keterlibatan kepolisian dalam pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga pemantauan kondisi pasokan dan harga kebutuhan pokok maupun BBM.

“Polresta Malang Kota siap mengawal pengendalian inflasi. Kami turut memantau data faktual mengenai kondisi pasokan serta perkembangan harga kebutuhan masyarakat, mulai bahan pokok maupun BBM,” ujar Danang saat mengikuti sidak TPID, Selasa (8/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat TPID Kota Malang melakukan pemantauan di sejumlah lokasi, mulai SPBU 54.651.73 Jalan Ciliwung, distributor CV Podo Seneng, Pasar Blimbing hingga Pasar Klojen. Sidak dilakukan untuk memantau stabilitas harga, keterjangkauan dan ketersediaan komoditas.

Di SPBU Jalan Ciliwung, TPID mendapati peningkatan permintaan Pertalite yang menyebabkan antrean kendaraan hingga ke bahu jalan. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kenaikan harga Pertamax. Meski demikian, berdasarkan informasi Pertamina, stok BBM masih aman dan distribusi berjalan lancar sehingga belum ditemukan indikasi kelangkaan.

Danang menegaskan kondisi tersebut tetap perlu mendapat pengawasan agar tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat maupun mengganggu distribusi BBM. Polisi juga siap melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU jika terjadi kepadatan.

“Apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan sidak merupakan tindak lanjut hasil Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil pemantauan, persoalan utama yang ditemukan adalah keterbatasan ketersediaan beras premium.

Keterbatasan tersebut diduga dipengaruhi belum masuknya musim panen, kemarau yang berlangsung cukup panjang, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis beras tertentu. Kondisi ini menjadi perhatian TPID agar tidak berkembang menjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang membebani masyarakat.