Gelar Aksi Damai, KONI Kota Blitar Desak Pemkot Segera Cairkan Dana Hibah

RRI.CO.ID, Blitar - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar menyampaikan aspirasi terkait belum jelasnya pencairan dana hibah serta pengembalian kantor sekretariat KONI.

Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang digelar di depan kantor DPRD dan kantor Wali Kota Blitar pada Senin (7/9/2026). Aksi ini diikuti berbagai unsur insan olahraga, mulai dari atlet, wali atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga hingga pengurus KONI Kota Blitar.

Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya yang telah dilakukan KONI untuk mendapatkan kejelasan dari Pemerintah Kota Blitar.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak serta-merta dibawa ke aksi. KONI sebelumnya telah berupaya menyelesaikannya melalui jalur komunikasi dan audiensi.

"Kami sudah menunggu dari lama. Dari awal kita sudah mengikuti apa yang menjadi kemauan dari pemerintah kota," ujar Elim, Senin (7/9/2026).

Elim menjelaskan, KONI sebelumnya telah memiliki ketua umum definitif hasil Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot). Namun, dalam prosesnya, ketua umum tersebut kemudian mengundurkan diri.

Selanjutnya, Elim ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar.

Setelah menjabat sebagai Plt, KONI disebut telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi dengan Wali Kota Blitar. Sedikitnya, tiga kali permohonan audiensi telah dikirimkan.

Namun, hingga aksi digelar, pertemuan tersebut belum terlaksana.

"Kami diminta untuk mengadakan audiensi dengan Wali Kota. Kami sudah mengirim tiga kali permohonan audiensi, namun tidak ada jawaban," katanya.

KONI kemudian menempuh jalur lain dengan mengikuti hearing bersama DPRD Kota Blitar. Dalam hearing tersebut, KONI menyampaikan persoalan yang dihadapi, termasuk mengenai dana hibah dan kantor sekretariat.

Pertemuan itu juga melibatkan unsur DPRD, perwakilan KONI dan cabang olahraga, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Elim mengatakan, DPRD Kota Blitar telah menerima aspirasi KONI dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Blitar.

Namun, hingga aksi digelar, pihak KONI mengaku belum mendapatkan tindak lanjut yang memberikan kepastian mengenai persoalan tersebut.

"Kami juga sudah disambut dengan baik oleh rekan-rekan DPRD. Rekomendasinya sudah dikirim ke Pemda. Sampai hari ini hasilnya nihil, tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah," ujarnya.

Selain persoalan dana hibah, KONI juga mempertanyakan status kantor sekretariat yang hingga kini belum dikembalikan kepada organisasi tersebut.

Menurut Elim, sebelumnya terdapat pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan dana olahraga, termasuk kemungkinan anggaran disalurkan melalui KONI, Dispora maupun cabang olahraga.

KONI, kata dia, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan mekanisme tersebut selama terdapat kejelasan dan kebutuhan atlet tetap dapat terpenuhi.

"Kami rela, apa pun itu jalannya kami sudah ikut. Tapi mohon segera, karena ini sudah berjalan sudah berbulan-bulan dan anggaran itu sudah ada," katanya.

Elim menyebut, pada awal tahun 2026, dana hibah KONI untuk periode Januari hingga Maret sebesar sekitar Rp385 juta telah dicairkan.

Namun, setelah periode tersebut, pencairan dana hibah berikutnya belum mendapatkan kejelasan. Padahal, menurut Elim, kebutuhan pembinaan atlet terus berjalan.

Terlebih, KONI mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.

"Kami hanya kasihan kepada atlet-atlet dan insan olahraga. Itu saja yang kami kasihankan," ucapnya.

Terkait alasan belum dicairkannya dana hibah, Elim mengatakan KONI sebelumnya mendapatkan penjelasan bahwa Plt Ketua Umum tidak dapat menandatangani proses pencairan anggaran.

Namun, Elim menyebut KONI telah berkoordinasi dengan KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta KONI Jawa Timur mengenai kewenangan Plt.

"Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Olahraga dan KONI Pusat, itu Plt bisa. KONI Provinsi pun bisa. Jadi saya kira di sini tidak ada alasan yang jelas," jelasnya.

Menurut Elim, apabila terdapat persoalan administratif atau mekanisme yang menjadi kendala, pihaknya berharap hal tersebut dapat disampaikan secara terbuka agar bisa dicari jalan keluarnya bersama.

"Kalau ada alasan yang jelas, kami rasa kita tidak perlu turun ke jalan. Rekan-rekan tidak perlu turun ke jalan," katanya.

Dalam aksi tersebut, KONI, DPRD dan Pemerintah Kota Blitar kemudian menandatangani nota kesepakatan.

Nota tersebut ditandatangani Elim Tyu Samba selaku Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar, Ketua DPRD Kota Blitar, serta Pj Sekda Kota Blitar sebagai perwakilan Pemerintah Kota Blitar.

Salah satu poin dalam nota kesepakatan tersebut berkaitan dengan percepatan pencairan dana hibah serta pengembalian kantor sekretariat KONI.

Elim berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. KONI memberikan batas waktu hingga hari itu untuk mendapatkan kejelasan.

"Harusnya secepatnya hari ini. Kita memberi batasan waktu hari ini," ujarnya.

Meski menyampaikan aspirasi melalui aksi, Elim menegaskan KONI sejak awal meminta seluruh peserta menjaga ketertiban.

Ia mengaku tidak pernah menginstruksikan maupun mengondisikan insan olahraga untuk turun ke jalan. Menurutnya, kehadiran mereka dalam aksi merupakan bentuk aspirasi dari para insan olahraga yang merasa membutuhkan kepastian.

"Saya tidak pernah menginstruksikan, saya tidak pernah mengondisikan rekan-rekan untuk turun ke jalan. Ini murni daripada kemauan dari insan-insan olahraga," ungkapnya.

Elim juga mengimbau agar tidak terjadi kekerasan maupun tindakan perusakan selama penyampaian aspirasi.

"Kami dari awal menegaskan jangan ada kekerasan, jangan ada perusakan. Kita membawa nama baik KONI Kota Blitar," tegasnya.

Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara KONI dan Pemerintah Kota Blitar.

Menurutnya, kepastian mengenai dana hibah dan sekretariat bukan semata untuk kepentingan organisasi, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembinaan dan persiapan atlet Kota Blitar menghadapi berbagai kompetisi olahraga.

"Kami berharap pemerintah daerah menanggapi ini secara dewasa. Jangan ada konflik-konflik yang tidak diinginkan yang menjadi korban yaitu insan-insan olahraga," pungkasnya.