RRI.CO.ID, Blitar - Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan.
Memasuki musim kemarau 2026, sedikitnya empat desa di Kabupaten Blitar mulai mengalami krisis air bersih. Wilayah tersebut meliputi Desa Sukorejo dan Tugurejo di Kecamatan Wates, Desa Sumberagung di Kecamatan Panggungrejo, serta Desa Panggungduwet di Kecamatan Kademangan.
Untuk membantu warga, BPBD Kabupaten Blitar masih melakukan dropping air bersih secara bergilir setiap hari. Penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air.
Kepala BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengatakan, kegiatan dropping air bersih tahun ini terkendala keterbatasan anggaran. BPBD hanya memiliki alokasi sekitar Rp 110 juta untuk kegiatan tersebut.
Dengan anggaran itu, dropping diperkirakan hanya dapat dilakukan sebanyak 120 rit. Setiap rit membawa sekitar 6.000 liter air bersih.
Sebagian besar anggaran digunakan untuk menunjang operasional kendaraan tangki.
Sekitar Rp 70 juta dialokasikan untuk BBM, Rp 30 juta untuk insentif harian petugas, sedangkan Rp 10 juta digunakan untuk pengadaan air bersih.
Kondisi tersebut membuat BPBD perlu menyiapkan skema lain apabila kekeringan berlangsung lebih panjang.
Wahyudi menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana kekeringan.
Dana tersebut disiapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar dengan nilai sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.
"Kalau anggaran kami habis, kami bisa pakai dana BTT. Sudah disiapkan BPKAD sekitar Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar," kata Wahyudi, Sabtu (29/8/2026).
Menurutnya, keberadaan dana BTT menjadi salah satu langkah antisipasi apabila kebutuhan air bersih meningkat dan anggaran dropping yang tersedia tidak lagi mencukupi.
Di sisi lain, BPBD juga berupaya memperluas dukungan melalui kerja sama dengan sejumlah instansi. Bantuan dropping air bersih di antaranya akan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Kedua pihak tersebut telah dijadwalkan untuk membantu penyaluran air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan selama bulan ini.
BPBD juga masih menjalin komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya agar penanganan krisis air bersih dapat dilakukan secara bersama-sama.
"Bulan ini, dari BBWS dan PMI kami jadwal untuk pelaksanaan dropping air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Kami juga berusaha ke stakeholder yang lain agar bisa mengatasi masalah kekeringan di Kabupaten Blitar," ujarnya.
Wahyudi berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu lama. Dengan demikian, kebutuhan dropping air bersih dapat segera berkurang dan masyarakat kembali mendapatkan akses air secara normal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....