RRI.CO.ID,Malang – Pemerintah Kota Malang kembali mendatangkan sapi impor dari Australia untuk menjaga ketersediaan daging sapi di pasaran. Pengiriman terbaru ini menjadi impor sapi keempat yang dilakukan melalui kerja sama Perumda Tunas dengan perusahaan pengimpor sapi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan Hariyadi, mengatakan sebanyak 14 ekor sapi telah tiba dalam pengiriman keempat tersebut. Kehadiran sapi impor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga daging sapi yang masih tinggi.
“Ini kan sudah impor yang keempat. Sapinya sudah datang, mudah-mudahan bisa membantu ketersediaan daging sapi. Nanti sapi yang datang dari Australia melalui PT-PT pengimpor sapi yang sudah bekerja sama dengan Perumda Tunas, minimal bisa menurunkan harga di tingkat pasar,” kata Slamet, Selasa (18/8/2026).
Slamet menjelaskan, pada impor pertama Kota Malang mendatangkan 18 ekor sapi. Kemudian impor kedua dan ketiga masing-masing sebanyak 16 ekor, sedangkan impor keempat sebanyak 14 ekor sapi.
Menurutnya, program impor sapi masih akan berlanjut. Pasalnya, Kota Malang bersama Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang memperoleh izin untuk melaksanakan impor sapi guna mendukung ketersediaan pasokan.
“Ya, akan kami impor. Dan kebetulan Kota Malang sama Sidoarjo yang memperoleh izin untuk melaksanakan impor sapi,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketersediaan sapi lokal hingga saat ini masih terbatas. Hasil pemantauan di sejumlah daerah penyangga Kota Malang menunjukkan populasi sapi siap potong belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.
Kenaikan permintaan daging sapi juga dipengaruhi kembali aktifnya Rumah Potong Hewan (RPH), dimulainya tahun ajaran baru sekolah, hingga bertambahnya jumlah mahasiswa yang datang ke Kota Malang. Kondisi tersebut membuat kebutuhan bahan pangan, termasuk daging sapi, mengalami peningkatan.
Sementara itu, Pemkot Malang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat pemantauan inflasi yang digelar pemerintah pusat bersama daerah setiap pekan.
“TPID aktif setiap hari Senin mengikuti Zoom inflasi yang dipantau Kemendagri. Dari sana perkembangannya langsung dikoordinasikan dengan dinas-dinas terkait,” kata Slamet.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....