DPRD Kota Malang Soroti Kinerja Perumda Tunas

RRI.CO.ID, Malang – DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang mengevaluasi kembali kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), terutama Perumda Tunas, yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, evaluasi terhadap BUMD menjadi salah satu catatan DPRD dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Menurut dia, Perumda Tunas perlu menelaah kembali program kerja dan rencana bisnisnya agar mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

“Harapan kami memang harus ada terobosan kaitannya tentang salah satunya menjawab tantangan yang ada,” kata Amithya, Jumat 14 Agustus 2026.

Sorotan terhadap Perumda Tunas mencuat di tengah kenaikan harga daging sapi di Kota Malang. Di sisi lain, Rumah Potong Hewan (RPH) masih menghadapi ketergantungan terhadap pasokan sapi atau daging impor karena ketersediaan sapi lokal belum mencukupi kebutuhan.

Amithya mengatakan DPRD telah beberapa kali memberikan rekomendasi agar dilakukan reformasi terhadap BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi optimal. Namun, DPRD masih menunggu penjelasan Pemerintah Kota Malang mengenai proyeksi dan rencana bisnis Perumda Tunas ke depan.

“Apakah kita perlu merombak kembali dan menelaah kembali kiranya program kerja dan juga business plan-nya? Belum kita dengarkan dari Pemerintah Kota seperti apa proyeksi ke depan,” ujarnya.

Menurut Amithya, persoalan BUMD tidak cukup hanya dilihat dari sisi keuntungan. Perusahaan daerah juga harus mampu mengambil peran dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan ekonomi di daerah.

DPRD Kota Malang mencatat terdapat sejumlah BUMD, antara lain Perumda Tunas, Tugu Artha, dan Tugu Tirta. Meski demikian, Perumda Tunas menjadi salah satu perhatian DPRD karena dinilai belum memberikan kontribusi optimal.

Sementara itu, Tugu Artha dan Tugu Tirta tetap menjadi bagian dari pengawasan DPRD. Amithya menyebut Tugu Artha mendapat tambahan suntikan anggaran sekitar Rp7 miliar per tahun atau total Rp35 miliar.

Menurut dia, tambahan modal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menangkap peluang ekonomi di Kota Malang, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Amithya menegaskan DPRD akan terus meminta jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi BUMD. Evaluasi tersebut diperlukan agar keberadaan perusahaan daerah tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.