RRI.CO.ID, Malang – Bupati Malang HM Sanusi menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sertifikasi Aset untuk mempercepat penyelesaian legalitas tanah milik Pemerintah Kabupaten Malang. Langkah tersebut diambil karena baru 1.224 dari total 3.377 bidang tanah atau sekitar 36,24 persen yang telah bersertifikat.

Instruksi itu disampaikan Sanusi saat memimpin rapat evaluasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang di Ruang Rapat Anusapati, Senin (3/8/2026).

"Saya minta segera dibentuk Satgas Sertifikasi Aset yang melibatkan Satpol PP dan instansi terkait agar proses percepatan sertifikasi dapat segera dituntaskan," tegas Sanusi.

Menurutnya, masih terdapat 2.153 bidang tanah atau sekitar 63,76 persen aset daerah yang belum bersertifikat. Kendala yang dihadapi antara lain status aset yang masih berupa Tanah Kas Desa (TKD) serta adanya pencatatan aset ganda.

Selain percepatan sertifikasi aset, Sanusi juga menginstruksikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Inspektorat berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pengembang yang belum menyerahkan aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban akan diberikan peringatan hingga diproses sesuai ketentuan hukum.

Dalam rapat tersebut, Sanusi juga meminta proses verifikasi penerima bantuan sosial diperketat agar bantuan daerah diterima masyarakat yang benar-benar berdomisili di Kabupaten Malang. Ia juga mengingatkan agar penerbitan surat keputusan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Di bidang pelayanan publik, Sanusi mengapresiasi capaian Kabupaten Malang yang telah masuk 10 besar terbaik di Jawa Timur. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja agar mampu menembus lima besar pelayanan publik terbaik di provinsi tersebut.