RRI.CO.ID, Malang - Perdebatan mengenai keberadaan sound horeg di tengah masyarakat dinilai perlu diarahkan pada penyusunan regulasi yang mengutamakan keselamatan, bukan sekadar pelarangan. Kegiatan hiburan rakyat tetap dapat berlangsung selama memenuhi standar keamanan kesehatan.

Menurut Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dr. Indra Setiawan, Sp.THT, setiap penyelenggaraan sound horeg seharusnya diawali dengan pengukuran tingkat kebisingan menggunakan sound level meter sehingga volume suara dapat disesuaikan dengan batas aman.

"Kalau kegiatan tetap ingin berjalan, suaranya sebaiknya diukur dulu. Tidak harus keras, tetapi tetap bisa dinikmati masyarakat dan keamanannya terkontrol," ujarnya, Senin, 27 Juli 2026..

Ia juga mengusulkan adanya pengaturan mengenai batas maksimal desibel, durasi paparan, jarak aman penonton, hingga waktu penyelenggaraan kegiatan.

Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih realistis dibandingkan melarang seluruh kegiatan yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

"Daripada langsung menolak 100 persen, lebih baik ada regulasi. Hiburan tetap berjalan, tetapi kesehatan masyarakat juga tetap terjaga," katanya.

Dokter Indra mengungkapkan hingga kini sudah ada pasien yang datang ke praktiknya dengan keluhan gangguan pendengaran setelah menyaksikan pertunjukan sound horeg. Namun, ia meyakini jumlah kasus sebenarnya lebih banyak karena sebagian masyarakat menganggap telinga berdenging sebagai hal biasa.

"Yang datang ke dokter tidak semuanya. Banyak yang mengabaikan telinga berdenging, padahal itu bisa menjadi tanda awal gangguan pendengaran," jelasnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ia berharap pemerintah daerah, penyelenggara acara, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat bersama-sama menyusun standar pelaksanaan sound horeg yang aman sehingga budaya lokal tetap lestari tanpa mengorbankan kesehatan publik.