RRI. CO. ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Kebijakan Dana Transfer Daerah, Pemenuhan Mandatory Spending, dan Penguatan Data Indikator Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digelar di Lava Hills Sukapura.

Rapat koordinasi menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber. Kegiatan diikuti Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, Pemkot Probolinggo berkomitmen menjaga pembangunan tetap berjalan melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun BUMN.

"Kami terus mencari peluang agar pembangunan tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat meskipun di tengah keterbatasan anggaran," kata Aminuddin, Minggu (26/7/2026).

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pentingnya menyusun APBD berdasarkan kemampuan riil pendapatan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus memperkuat perencanaan, memperbarui data daerah, serta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi darurat.

Agus Fatoni juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi yang dimiliki. Strategi yang dapat dilakukan antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta inovasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Aminuddin mengatakan Pemkot Probolinggo akan memperkuat digitalisasi sistem pembayaran guna mengoptimalkan PAD, sekaligus memperluas kerja sama dengan kementerian dan BUMN untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.