Forum Muda Nahdliyin Nusantara Ingatkan Netralitas Kemenag jelang Muktamar NU

RRI.CO.ID, Malang - Forum Muda Nahdliyin Nusantara (FMNN) mengingatkan seluruh pihak agar pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 tetap berlangsung sebagai forum permusyawaratan organisasi yang independen, bermartabat, dan bebas dari intervensi kekuasaan negara.

Ketua FMNN, Husnul Hakim Sadad, menilai munculnya sejumlah nama yang menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi.

Menurutnya, semakin banyak kader yang maju dalam kontestasi justru menunjukkan ketersediaan sumber daya kepemimpinan yang kuat di tubuh NU.

"Semua kader NU mempunyai hak konstitusional organisasi untuk maju. Tidak ada persoalan siapa pun yang mencalonkan diri, baik dari unsur pesantren, akademisi, maupun tokoh NU. Yang menjadi persoalan adalah apabila kontestasi itu menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu kandidat," tegas Husnul, Sabtu (25/7/2026).

Ia menyebut hingga saat ini sejumlah nama telah menyatakan kesiapan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Di antaranya Gus Yusuf Chudlori, Gus Rozin, Gus Kikin, serta Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf.

FMNN juga menyoroti dinamika yang berkembang menjelang Muktamar, termasuk munculnya spekulasi terkait kemungkinan keterlibatan pejabat negara dalam kontestasi organisasi tersebut.

Menurut Husnul, apabila seorang pejabat negara maju sebagai calon Ketua Umum PBNU, maka potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak dini. Sebab, pejabat negara memiliki akses terhadap jaringan birokrasi yang luas dan harus tetap menjaga netralitas institusi yang dipimpinnya.

FMNN mencontohkan Kementerian Agama yang memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui kantor kementerian agama serta perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di berbagai daerah.

"Yang kami khawatirkan bukan pencalonannya, tetapi apabila ada mobilisasi kekuatan birokrasi negara untuk memengaruhi pilihan para pengurus PCNU atau pemegang hak suara. Jika itu terjadi, independensi Muktamar akan tercederai," ujarnya.

Ia menegaskan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah netralitas birokrasi. Karena itu, birokrasi negara harus bekerja secara profesional dan tidak digunakan untuk kepentingan kontestasi organisasi.

"Kami berharap, para kepala kemenag dan rektor UIN seluruh Indonesia tidak ikut dalam dukung mendukung calon ketua umum PBNU, apalagi melakukan intervensi kepada ketua-ketua PCNU," tegasnya.

FMNN juga mengingatkan bahwa hubungan antara NU dan Kementerian Agama selama ini dibangun dalam kerangka kemitraan kelembagaan, bukan hubungan komando. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara diminta tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

"Kami berharap seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tetap menjadi mitra seluruh PCNU tanpa memihak kepada kandidat mana pun. Demikian pula para rektor PTKIN/UIN harus menjaga independensi institusinya dan tidak membawa kampus ke dalam pusaran kontestasi Muktamar NU," katanya.

Lebih lanjut, Husnul menegaskan pernyataan FMNN tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai langkah preventif untuk menjaga proses Muktamar tetap sehat dan kondusif.

"Kami percaya seluruh kader NU mampu berkompetisi secara terhormat dengan mengandalkan gagasan, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan, bukan kekuatan birokrasi negara," ucapnya.

Menurutnya, Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri dikenal sebagai organisasi yang menjaga independensi dan memiliki hubungan yang proporsional dengan kekuasaan.

"Jika di kemudian hari ditemukan adanya upaya sistematis menggunakan instrumen negara untuk melakukan intervensi terhadap proses Muktamar, maka Forum Muda Nahdliyin Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami akan menyuarakan penolakan secara terbuka demi menjaga marwah, kemandirian, dan kehormatan Nahdlatul Ulama," urainya.

Husnul juga mengaku mencermati adanya aktivitas yang dinilai perlu menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Muktamar.

"Padahal sebelumnya, tidak pernah sowan ke ketua PCNU, jelang muktamar, ada beberapa yang sudah mulai berkunjung kerumah ketua PCNU," ungkapnya.

FMNN berharap seluruh tahapan Muktamar NU dapat berlangsung secara demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi sehingga menghasilkan kepemimpinan yang memperoleh legitimasi kuat dari warga Nahdliyin.