RRI.CO.ID, Malang - Keterwakilan perempuan dalam politik dinilai tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota 30 persen semata. Namun hal yang lebih penting adalah memastikan perempuan memperoleh akses terhadap posisi-posisi strategis sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Jember sekaligus Pendiri Sekolah Perempuan Jember, Wiwin Riza Kurnia, S.ST., M.M., C.Med.
Menurut Wiwin, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat atau jumlah kursi yang diraih perempuan di parlemen, melainkan juga dari kualitas representasi serta distribusi kekuasaan yang adil.
"Kuota 30 persen perempuan bukan sekadar soal partisipasi, tetapi bagaimana perempuan memiliki akses terhadap jabatan dan kepemimpinan yang strategis. Di situlah kualitas demokrasi dibangun," katanya, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menyiapkan kader perempuan yang berkualitas melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
"Harapannya, kader yang disiapkan benar-benar memiliki portofolio, rekam jejak, visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi ke depan," tegasnya.
Wiwin juga menilai,’kesiapan perempuan untuk terlibat dalam politik tidak hanya bergantung pada perempuan itu sendiri. Dukungan dari laki-laki dan lingkungan yang menjunjung kesetaraan juga menjadi faktor penting.
"Demokrasi adalah milik kita bersama. Kesiapan perempuan lahir dari kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, bertanggung jawab, dan memikirkan apa yang bisa diberikan bagi bangsa, bukan hanya apa yang diperoleh," jelasnya.
Ia menegaskan, kontribusi perempuan dapat dimulai dari lingkup keluarga hingga ruang publik. Karena itu, perempuan didorong berani berpikir kritis dan aktif terlibat dalam setiap proses demokrasi.
"Selain menggunakan hak suara, perempuan juga harus ikut menjaga arah demokrasi agar semakin baik. Kekuatan itu lahir dari keberanian perempuan untuk berpikir kritis dan mengambil peran dalam setiap proses demokrasi," pungkasnya.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Jember sekaligus Pendiri Sekolah Perempuan Jember, Wiwin Riza Kurnia, S.ST., M.M., C.Med.
Menurut Wiwin, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat atau jumlah kursi yang diraih perempuan di parlemen, melainkan juga dari kualitas representasi serta distribusi kekuasaan yang adil.
"Kuota 30 persen perempuan bukan sekadar soal partisipasi, tetapi bagaimana perempuan memiliki akses terhadap jabatan dan kepemimpinan yang strategis. Di situlah kualitas demokrasi dibangun," katanya, Selasa (21/7/2026).
Ia menyebut, penguatan peran perempuan membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak, mulai partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai peserta politik, tetapi juga memiliki ruang yang nyata dalam menentukan arah pembangunan bangsa.
“Saat ini proses pemutakhiran dan verifikasi data partai politik masih berlangsung, sehingga implementasi keterwakilan perempuan masih menjadi bagian dari proses kaderisasi di internal partai,” ujar Wiwin.
“Saat ini proses pemutakhiran dan verifikasi data partai politik masih berlangsung, sehingga implementasi keterwakilan perempuan masih menjadi bagian dari proses kaderisasi di internal partai,” ujar Wiwin.
Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menyiapkan kader perempuan yang berkualitas melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
"Harapannya, kader yang disiapkan benar-benar memiliki portofolio, rekam jejak, visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas demokrasi ke depan," tegasnya.
Wiwin juga menilai,’kesiapan perempuan untuk terlibat dalam politik tidak hanya bergantung pada perempuan itu sendiri. Dukungan dari laki-laki dan lingkungan yang menjunjung kesetaraan juga menjadi faktor penting.
"Demokrasi adalah milik kita bersama. Kesiapan perempuan lahir dari kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, bertanggung jawab, dan memikirkan apa yang bisa diberikan bagi bangsa, bukan hanya apa yang diperoleh," jelasnya.
Ia menegaskan, kontribusi perempuan dapat dimulai dari lingkup keluarga hingga ruang publik. Karena itu, perempuan didorong berani berpikir kritis dan aktif terlibat dalam setiap proses demokrasi.
"Selain menggunakan hak suara, perempuan juga harus ikut menjaga arah demokrasi agar semakin baik. Kekuatan itu lahir dari keberanian perempuan untuk berpikir kritis dan mengambil peran dalam setiap proses demokrasi," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....