RRI.CO.ID, Malang — Pemerintah Kota Malang menggelar sidang terpadu di Mal Pelayanan Publik Kota Malang pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam kegiatan itu, sebanyak 112 permohonan masyarakat diselesaikan, mulai dari isbat nikah, asal-usul anak, perwalian hingga perubahan data buku nikah.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan program tersebut menjadi upaya pemerintah membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mengurus legalitas administrasi keluarga karena proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

“Saya dibantu oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kemenag, Pak Kajari dan Ibu Ketua DPRD. Kami berharap ini bisa menyelesaikan permasalahan terkait legalitas dan status pernikahan masyarakat,” kata Wahyu.

Menurut dia, layanan sidang terpadu sengaja dihadirkan secara gratis agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan hukum dan administrasi kependudukan. “Alhamdulillah dengan sidang terpadu ini kita bisa menyelesaikan semuanya. Gratis, lebih cepat, tepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Wahyu menyebut jumlah perkara yang diselesaikan disesuaikan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Nurul Maulidah mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi sejak pendaftaran dibuka pada April lalu. Namun, tidak seluruh permohonan isbat nikah dapat dikabulkan karena harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan hukum.

“Ada beberapa perkara yang tidak bisa diisbatkan karena pernikahannya tidak sesuai syarat dan rukunnya, misalnya wali tidak berhak atau tidak ada saksi,” kata Nurul.

Ia menjelaskan, dari total perkara yang ditangani terdapat delapan perkara isbat nikah dan 26 perkara asal-usul anak. Menurut dia, minimnya perkara isbat nikah menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan.