RRI.CO.ID, Malang - Masyarakat yang akan didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batu diminta menyiapkan dokumen administrasi kependudukan untuk memperlancar proses pendataan. Dokumen tersebut diperlukan untuk membantu menjawab sejumlah pertanyaan terkait kondisi sosial ekonomi keluarga.

Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, menjelaskan bahwa sensus tidak hanya mencatat keberadaan usaha, tetapi juga berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga.

“Yang pertama akan kami tanyakan adalah keberadaan kegiatan ekonomi, apakah ada usaha atau tidak. Kemudian yang kedua adalah keterangan sosial ekonomi keluarga,” ujarnya dalam Program Halo RRI, Jumat 22 Mei 2026.

Menurut Herlina, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen kependudukan seperti KTP atau kartu keluarga agar proses pengisian data berjalan lebih cepat.

“Bapak-Ibu bisa menyiapkan dokumen administrasi kependudukan untuk mempermudah menjawab pertanyaan yang terkait dengan keterangan sosial ekonomi anggota keluarga,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pendataan dilakukan berdasarkan domisili tempat tinggal saat ini, bukan berdasarkan alamat yang tercantum pada dokumen kependudukan.

“Kami melakukan pendataan berdasarkan domisili, bukan berdasarkan di mana yang bersangkutan terdaftar dalam administrasi kependudukan,” ujarnya.

Selain itu, Herlina menepis kekhawatiran sebagian masyarakat yang menganggap data sensus akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Pendataan sensus ekonomi yang kami lakukan sama sekali tidak terkait dengan pajak,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang Statistik dan tidak akan dipublikasikan secara individu.

“Data yang kami kumpulkan bersifat rahasia dan hasilnya hanya akan keluar dalam bentuk agregat, bukan by name by address,” kata Herlina.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengumpulkan informasi berdasarkan jawaban responden. Namun untuk menjaga kualitas data, petugas juga dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi yang terlihat secara langsung dan mengonfirmasikannya kembali kepada responden.

BPS berharap masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan benar sehingga hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.