RRI.CO.ID, Malang - Kabupaten Malang menetapkan model kepemimpinan kolaboratif sebagai pendekatan utama tata kelola pemerintahan daerah. Model ini dirancang untuk mengintegrasikan koordinasi lintas birokrasi dan masyarakat tanpa satu pihak mendominasi pengambilan keputusan.

Sejumlah indikator pembangunan makro diklaim mengalami perubahan dalam periode penerapannya, mencakup penurunan angka stunting, peningkatan skor rapor pendidikan, dan masuknya investasi asing.

Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif tersebut menjadi dasar sinergi antara pemerintah daerah, kepala desa, dan masyarakat.

"Di Kabupaten Malang tidak ada single power atau kepemimpinan tunggal. Yang kami jalankan secara konsisten adalah kepemimpinan kolaboratif. Keberhasilan pembangunan makro yang dirasakan hari ini lahir dari sinergi kokoh antara pemerintah daerah, kepala desa, dan masyarakat yang berjalan secara harmonis," kata Sanusi di sela Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-23 Kabupaten Malang yang digelar di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Selasa (19/5/2026) pagi.

Di sektor kesehatan, angka stunting dilaporkan turun dari sekitar 23 persen menjadi 6,2 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan program anak asuh yang melibatkan kepala perangkat daerah secara lintas-unit. Pada periode yang sama, jumlah kasus dispensasi pernikahan dini tercatat berkurang dari 2.300 kasus menjadi sekitar 300 kasus melalui program edukasi lintas organisasi.

Pada sektor pendidikan, skor Rapor Pendidikan Kabupaten Malang per Februari 2026 tercatat naik dari 32 menjadi 81. Sejumlah siswa disebut berhasil memperoleh nilai rata-rata di atas sembilan, yang membuka akses ke sekolah-sekolah dengan seleksi ketat seperti SMA Taruna Nusantara.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,92 persen. Selama periode ini, Kabupaten Malang menerima investasi langsung dari Prancis, perluasan kampus Universitas Brawijaya, UIN, dan UNISMA, serta pembangunan rumah sakit jaringan nasional seperti Mitra Keluarga dan Hermina.

Pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran senilai Rp800 miliar untuk pembangunan jalan Gondanglegi–Balekambang. Menurut pemerintah daerah, kemudahan perizinan dan kondusivitas iklim investasi di tingkat desa menjadi pertimbangan dalam penempatan proyek tersebut di wilayah Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang menyebut pergeseran dari pola birokrasi konvensional menuju model berbasis kolaborasi dan data sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sejumlah capaian tersebut.