RRI.CO.ID, Malang - Badan Pusat Statistik melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) mulai mempersiapkan pendataan besar-besaran terhadap seluruh unit usaha di Indonesia. Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 itu mengusung tema “Setiap Usaha Punya Cerita”.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting pemerintah untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pemerintah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Data ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah,” ujar Herum, Jumat (15/5/2026)
Menurutnya, seluruh unit usaha akan menjadi sasaran pendataan, mulai dari Usaha Besar (UB) hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan ikut mendukung pelaksanaan sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Herum menjelaskan, SE 2026 akan memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, mulai dari kewilayahan, skala usaha, hingga lapangan usaha yang berkembang di berbagai daerah.
“Melalui SE 2026, pemerintah bisa melihat peta perekonomian wilayah, daya saing usaha, hingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional,” katanya.
Tak hanya memotret kondisi usaha konvensional, SE 2026 juga akan mendalami perkembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga ekonomi kreatif yang kini berkembang pesat di Indonesia.
Selain itu, sensus ini juga akan menggali berbagai karakteristik usaha seperti permodalan, investasi, daya saing usaha, kendala yang dihadapi pelaku usaha, hingga prospek pengembangan usaha ke depan.
“Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penting untuk melihat peluang usaha baru, target pasar, serta strategi pengembangan bisnis di masa mendatang,” jelas Herum.
Pelaksanaan SE 2026 akan dilakukan melalui dua metode. Pertama, pengisian kuesioner online pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, khususnya bagi perusahaan besar yang akan menerima email resmi dari BPS. Kedua, pendataan lapangan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 bagi usaha yang belum melakukan pengisian mandiri.
Herum juga mengingatkan masyarakat agar mengenali petugas sensus resmi. Petugas SE 2026 akan membawa surat tugas resmi dari BPS, mengenakan rompi berlogo BPS dan Sensus Ekonomi 2026, memakai kartu identitas petugas, serta membawa kuesioner resmi.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur. Jawaban yang diberikan akan menentukan masa depan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus ekonomi sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah di masa depan.
“Jangan sampai kebijakan ekonomi diambil tanpa didukung data yang valid. Karena itu, mari kawal dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....