RRI.CO.ID, Malang - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

Mengusung tagline #MencatatEkonomiIndonesia, sensus ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memotret kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.

Menurut Umar, ekonomi merupakan jantung sebuah negara yang saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi adalah jantung sebuah negara. Kecil atau besar, semua memiliki dampak dan peran masing-masing demi kemajuan perekonomian bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Umar Sjaifudin, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, SE 2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, SE 2026 akan memetakan berbagai sektor ekonomi melalui tiga fokus utama, yakni struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

Pada aspek struktur ekonomi, sensus akan menggambarkan kondisi kewilayahan, skala usaha, lapangan usaha, hingga benchmarking indikator ekonomi. Sementara pada karakteristik usaha, data yang dikumpulkan meliputi permodalan, investasi, daya saing, kendala, hingga prospek usaha.

Tak hanya itu, SE 2026 juga akan merekam perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan yang kini menjadi perhatian dalam pembangunan nasional.

Umar menegaskan, hasil sensus nantinya akan memberikan manfaat luas bagi berbagai pihak, mulai pemerintah, sektor bisnis, akademisi, hingga masyarakat umum.

“Pemerintah akan mendapatkan data terbaru untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan. Sektor bisnis juga bisa memanfaatkan data untuk strategi investasi dan ekspansi usaha,” jelasnya.

Selain itu, akademisi dan peneliti akan memperoleh akses data yang lebih detail untuk mendukung riset ekonomi sosial maupun kebijakan publik berbasis data. Masyarakat pun dapat memanfaatkan hasil SE 2026 untuk berbagai kepentingan.

Menurut Umar, partisipasi aktif masyarakat dalam SE 2026 juga menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan perbaikan ekosistem ekonomi nasional yang nantinya digunakan dalam penyusunan RPJMN.

“Suksesnya SE 2026 membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.

BPS Kota Malang berharap seluruh pelaku usaha dapat memberikan informasi secara jujur dan lengkap demi terciptanya data ekonomi yang berkualitas.