RRI.CO.ID, Malang - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid mendorong penerapan tata kelola deliberatif di perguruan tinggi, khususnya kampus negeri. Menurutnya, sistem pendidikan tinggi membutuhkan pola tata kelola yang konsisten dan partisipatif.
Ia menilai perubahan kepemimpinan kerap memengaruhi arah kebijakan pendidikan tinggi. Pergantian menteri dinilai sering diikuti perubahan pola dan gaya kepemimpinan.
“Saya sangat mendorong untuk tata kelola yang deliberatif di dunia kampus, utamanya kampus negeri,” ujarnya, Jum'at (08/05/2026).
Ia menegaskan perlunya standar baku dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional.
Menurut Jazilul, tantangan pendidikan tinggi di Indonesia sangat kompleks. Hal ini terlihat dari jumlah perguruan tinggi yang mencapai ribuan dengan kondisi yang beragam.
“Dengan jumlah kampus 4.000, yang kemudian muncul kebijakan untuk penggabungan, sangat senjang dari sisi kemampuan kampus, jarak, wilayah, dan sumber daya,” katanya. Ia menilai kebijakan harus mempertimbangkan kondisi nyata tiap perguruan tinggi.
Ia menekankan pentingnya penerapan konsep deliberatif dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, tanpa implementasi nyata, pembahasan reformasi hanya akan berhenti sebagai wacana akademik.
“Kalau tidak ada konsep deliberatif yang bisa dipraktekkan dari pusat sampai daerah, kita hanya sekedar diskusi saja,” tegasnya. Ia berharap hasil forum pendidikan tinggi dapat benar-benar diterapkan dalam kebijakan.
Jazilul juga menyinggung dinamika pembahasan kebijakan keuangan negara yang lebih banyak dipengaruhi pihak eksekutif. Meski demikian, ia menilai mandat konstitusi terkait pendidikan tidak boleh diabaikan.
“Siapapun presidennya, karena itu mandat konstitusi,” pungkasnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tinggi harus tetap berpijak pada amanat konstitusi demi kepentingan nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....