RRI.CO.ID, Malang - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid menyoroti tata kelola perguruan tinggi yang dinilai masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip deliberatif. Ia menilai praktik di lapangan masih diwarnai pola kompetitif dan kecenderungan otoriter.
Menurutnya, konsep musyawarah dan mufakat yang sering disampaikan belum sepenuhnya tercermin dalam tata kelola kampus. Kondisi ini terlihat dalam berbagai proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi.
“Kita ngomong sepakat, mufakat, musyawarah, tapi faktanya pilih-pilihan. Faktanya dikompetisikan,” ujarnya, Jum'at (08/05/2026).
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat deliberatif yang seharusnya dibangun di lingkungan akademik.
Jazilul menegaskan bahwa tata kelola kampus, termasuk pemilihan rektor, seharusnya melibatkan banyak pihak. Menurutnya, setiap perguruan tinggi memiliki kultur yang berbeda sehingga tidak dapat diseragamkan.
“Beda dong kulturnya UB sama kulturnya yang lain, masa disamain,” katanya. Ia menekankan pentingnya kebebasan kampus dalam menentukan mekanisme internalnya sendiri.
Ia juga mengkritik pola penyeragaman yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip deliberatif. Menurutnya, deliberasi tidak akan berjalan jika pendekatan yang digunakan masih bersifat otoriter.
“Mau bicara deliberatif tapi dengan pola otoriter, ya artinya penyeragaman, nggak ada deliberatif,” tegasnya. Ia berharap kementerian memberi ruang yang lebih luas bagi kampus dalam menentukan kebijakan internal.
Selain itu, Jazilul mengingatkan agar proses pemilihan di kampus tidak diwarnai konflik yang berlebihan. Ia menilai budaya kompetisi yang tidak sehat dapat merusak nilai keteladanan di lingkungan pendidikan tinggi.
“Kalau itu muncul di kampus, maka bahaya, karena disinilah sumber yang harus mengajarkan keteladanan,” pungkasnya. Ia berharap perguruan tinggi mampu menjadi contoh dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan inklusif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....