RRI.CO.ID, Malang - Polemik Program Bongkar Ratoon 2025 di Kabupaten Malang belum tuntas, kini program pupuk bersubsidi di wilayah itu menjadi sorotan.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Malang menemukan dugaan persoalan distribusi hingga kualitas pupuk yang dinilai merugikan petani.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab, mengatakan Bidang Politik, Media, dan Propaganda DPC GMNI telah melakukan penelusuran di sejumlah wilayah pertanian di wilayah Kecamatan Gedangan.
" Beberapa petani mengaku pupuk subsidi yang diterimanya tidak sesuai dengan kuota yang tercatat dalam data penerima," kata Ulil, Jumat (8/5/2026).
Bahkan, lanjut Ulil, sejumlah petani mengaku hanya menerima separuh jatah dari database. GMNI menyebut kondisi itu menunjukkan distribusi pupuk subsidi dinilai belum berjalan sesuai prinsip tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah pusat.
Selain persoalan kuota, keluhan juga muncul terkait kualitas pupuk subsidi. Ulil mencontohkan, petani di Kecamatan Sumbermanjing Wetan berinisial MAZ menyebut efektivitas pupuk subsidi saat ini menurun dibanding sebelumnya.
“Sejumlah petani menyebut pupuk subsidi sekarang kualitasnya kurang bagus. Pemakaian lebih banyak tapi hasilnya tidak sebanding. Mereka (petani) mau beli non subsidi tapi harganya mahal sekali," ucap Ulil.
"Ketika kualitas pupuk dipersoalkan, dan ketika pupuk non subsidi tidak terjangkau, maka ada mata rantai distribusi yang bermasalah dan harus dibenahi," lanjutnya.
GMNI menilai kondisi ini membuat petani berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, pupuk subsidi dinilai tidak maksimal, sementara pupuk nonsubsidi dianggap terlalu mahal untuk dijangkau petani kecil.
Ia menilai persoalan pupuk dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah apabila tidak segera dibenahi.
“Jangan bicara swasembada pangan kalau pupuk sebagai instrumen paling dasar saja tidak sampai utuh dan tidak berkualitas. Yang menanggung akibatnya adalah petani kecil," urainya.
Sebab itu, GMNI Kabupaten Malang mendesak adanya audit distribusi pupuk subsidi hingga tingkat kios, pemeriksaan kesesuaian kuota penerima, pengujian kualitas pupuk, hingga pengawasan harga pupuk nonsubsidi.
“Petani tidak butuh janji stok aman. Petani butuh pupuk yang benar-benar sampai, sesuai jatah, berkualitas, dan terjangkau,” pungkas Bung Ulil.
Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Avicenna Medisica Saniputra saat dikonfirmasi RRI, belum memberikan tanggapan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....