RRI. CO. ID, Probolinggo – Gerakan Pemuda Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo guna membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan insentif guru ngaji.

Audiensi yang berlangsung di gedung DPRD tersebut dihadiri Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda bersama jajaran pengurus, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo.

Dalam pertemuan tersebut, GP Ansor mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak lagi mengalokasikan BOSDA bagi lembaga pendidikan swasta pada tahun 2026. Selain itu, mereka juga menyoroti penurunan insentif guru ngaji yang dinilai tidak sesuai dengan harapan sebelumnya.

Salamul Huda menyampaikan, pihaknya ingin adanya kejelasan dan transparansi terkait kebijakan tersebut, mengingat BOSDA dan insentif guru ngaji sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan, khususnya di lembaga swasta.

“Kami datang untuk tabayun sekaligus menyampaikan aspirasi. BOSDA ini sangat penting bagi sekolah swasta, termasuk untuk honor guru. Begitu juga dengan insentif guru ngaji yang justru mengalami penurunan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perubahan aturan dalam Perwali Nomor 35 Tahun 2025 yang mengubah syarat masa kerja penerima tambahan penghasilan guru dari dua tahun menjadi lima tahun.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi mengurangi kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah swasta.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Sinta Dwi Laksmi menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan GP Ansor. Ia menegaskan DPRD siap mengawal persoalan tersebut dalam pembahasan anggaran ke depan.

“Terima kasih atas kehadiran sahabat Ansor. Kami sepakat untuk mengawal BOSDA dan insentif guru ngaji agar bisa diperjuangkan kembali, baik pada perubahan anggaran 2026 maupun APBD 2027,” katanya.

Sinta menjelaskan, berkurangnya alokasi BOSDA pada tahun 2026 disebabkan adanya efisiensi anggaran daerah. Dari sebelumnya sekitar Rp29 miliar, kini anggaran difokuskan pada pembayaran honor guru.

Meski demikian, DPRD akan mendorong agar bantuan operasional serta peningkatan insentif guru ngaji dapat kembali dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru swasta dan guru ngaji di Kota Probolinggo melalui kebijakan anggaran ke depan.