RRI.CO.ID, Batu - Di tengah meluasnya gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda berbagai wilayah Indonesia, situasi ketenagakerjaan di Kota Batu terpantau masih jauh dari kondisi mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu hanya mencatat empat kasus PHK, seluruhnya dipicu faktor usia pekerja yang telah memasuki masa pensiun, bukan akibat gempuran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kepala Disnaker Kota Batu, Mokhamad Forkan, memastikan keempat pekerja yang mengalami PHK tersebut telah mendapat hak pesangon dari perusahaan beserta perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun 2026 ini ada empat orang yang mengalami PHK. Penyebabnya karena pekerja sudah memasuki usia lanjut. Perusahaan juga telah memberikan hak pesangon serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Forkan menegaskan, hingga kini belum ada satu pun laporan PHK di Kota Batu yang berkaitan dengan penerapan teknologi AI. "Sampai sekarang belum ada laporan PHK yang disebabkan penggunaan teknologi AI di Kota Batu," katanya.

Kondisi tersebut erat kaitannya dengan karakteristik ekonomi Kota Batu yang bertumpu pada tiga sektor utama, yakni pariwisata, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ketiga sektor itu dinilai masih sangat bergantung pada tenaga kerja manusia dan belum menempatkan AI sebagai substitusi utama dalam operasionalnya. "Karakter ekonomi Kota Batu lebih banyak ditopang sektor pariwisata yang sampai saat ini belum mengandalkan AI untuk mengambil alih tenaga kerja," jelasnya.

Meski ancaman langsung belum terasa, Disnaker Kota Batu tidak tinggal diam menghadapi perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat. Sejumlah langkah antisipasi mulai disiapkan, antara lain pelatihan literasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah.

Fokus pelatihan juga diarahkan pada penguatan kemampuan yang tidak mudah direplikasi oleh mesin, seperti kreativitas, nalar kritis, komunikasi interpersonal, dan kepekaan dalam melayani pelanggan. "Kami mendorong pekerja memiliki kemampuan yang menjadi keunggulan manusia dan tidak mudah digantikan mesin," ujarnya.

Selain itu, Disnaker berencana memfasilitasi akses sertifikasi profesi baru yang lahir seiring perkembangan teknologi, di antaranya analis data sektor pariwisata dan spesialis pemasaran digital berbasis AI.

Forkan juga menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan hak pekerja dalam menghadapi masa transisi teknologi.