RRI.CO.ID, Blitar - Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, mengulas secara mendalam pengelolaan dana haji dalam kegiatan diseminasi yang digelar di Blitar, Sabtu (18/4/2026).
Dalam forum tersebut, Gus An’im menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji yang berada di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ia menilai masyarakat perlu memahami bagaimana dana umat tersebut dikelola serta manfaat yang dihasilkan.
"Pengelolaan dana haji oleh BPKH tentu harus diketahui masyarakat, mulai dari apa yang dikelola hingga manfaatnya," ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu perubahan penting adalah pengelolaan dana sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Dana Abadi Umat, kini telah berada di bawah BPKH.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan dana umat.
Lebih lanjut, Gus An’im menyebut keberadaan BPKH memberikan dampak positif terhadap biaya haji yang harus ditanggung jemaah. Melalui hasil pengembangan dana, sebagian biaya dapat disubsidi sehingga lebih terjangkau.
"Dulu biaya haji bisa mencapai sekitar Rp90 juta, sekarang jemaah cukup membayar sekitar Rp60 juta. Sisanya ditopang dari hasil pengelolaan BPKH," ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi penyelenggaraan haji, terutama kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada biaya operasional, seperti kenaikan harga avtur.
Meski demikian, ia memastikan kebijakan pemerintah mampu menutup kekurangan biaya tersebut tanpa membebani calon jemaah.
"Tambahan biaya ditutup melalui APBN, sehingga tidak dibebankan ke jemaah maupun BPKH," jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kuota haji Indonesia.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Yogashwara Vidyan, menambahkan pihaknya terus melakukan berbagai penyesuaian guna menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika global.
Salah satunya melalui pengaturan rute penerbangan yang lebih aman, termasuk mengupayakan penerbangan langsung pada rute tertentu.
"Kami berupaya meminimalkan transit di wilayah yang berisiko demi keamanan jemaah," terangnya.
Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar keamanan dan kenyamanan jemaah tetap terjaga.
"Harapannya, jemaah bisa menjalankan ibadah dengan aman dan tenang," imbuhnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....