RRI.CO.ID, Blitar - Pemerintah Kota Blitar memastikan belum membuka penerimaan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2026. Kebijakan ini mencakup seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penyesuaian kondisi keuangan daerah yang saat ini difokuskan pada efisiensi belanja.

"Kami masih belum membuka formasi ASN tahun ini, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada," kata dia, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang perlu dikendalikan agar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat. Oleh karena itu, selain menunda rekrutmen, Pemkot juga akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai.

Ia menjelaskan, penataan tersebut bertujuan agar jumlah aparatur yang dimiliki benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan fiskal daerah. Bahkan, kemungkinan penyesuaian juga dapat menyasar tenaga non-ASN.

"Kedepan akan kami lakukan penghitungan ulang kebutuhan pegawai, sehingga lebih efisien dan sesuai prioritas," jelasnya.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi aturan nasional terkait batas maksimal belanja pegawai.

"Mulai 2027, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Ini yang mulai kami siapkan dari sekarang," tambahnya.

Ia mengakui, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk mulai melihat peluang kerja di sektor lain, mengingat formasi di lingkungan pemerintahan ke depan akan semakin terbatas.

"Kami berharap masyarakat bisa menyesuaikan diri, karena peluang menjadi ASN ke depan memang tidak sebanyak sebelumnya," pungkasnya.