RRI.CO.ID, Batu – Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam menjaga kelestarian kawasan hutan penyangga melalui pendekatan yang seimbang antara konservasi alam dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari Sejahtera yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Batu.

Program yang direncanakan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan ini menyasar wilayah krusial di sekitar kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Fokus utamanya adalah mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem agroforestri yang lebih berkelanjutan guna mengantisipasi risiko bencana di masa mendatang.

Wali Kota Nurochman menyadari bahwa tantangan terbesar dalam menjaga hutan adalah kebutuhan ekonomi mendesak para petani atau pesanggem. Oleh karena itu, strategi yang diusung bukan sekadar melarang aktivitas di hutan, melainkan memberikan solusi berupa komoditas bernilai tinggi.

"Kita tidak bisa bicara menjaga alam jika urusan perut masyarakat tidak terpikirkan. Melalui program ini, kita targetkan 60 persen fokus pada pemenuhan ekonomi masyarakat agar mereka mampu secara mandiri menjaga 40 persen sisa ruang untuk fungsi ekologi murni. Tujuannya jelas: hutan terjaga, saat hujan tidak banjir, dan saat kemarau tidak terjadi kebakaran," ujar Wali Kota Nurochman, Sabtu (11/4/2026).

Program kerja sama ini menyasar tiga aspek utama secara simultan, meliputi:

1. Reboisasi strategis dengan penanaman bibit alpukat, kopi, dan sukun di lahan miring seluas 650 hektare. Pemilihan komoditas ini bertujuan sebagai tegakan pelindung sekaligus penahan longsor.
2. Pemberdayaan produktif, di mana Pemerintah Kota Batu akan memberikan dukungan alat pascapanen seperti mesin pemecah dan penggiling kopi untuk meningkatkan nilai jual produk petani, serta menjamin akses pasar yang stabil.
3. Peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi intensif kepada 327 petani untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kawasan tetap lestari.

Menanggapi aspirasi KTH mengenai fluktuasi harga alpukat dan penataan penerima manfaat, Wali Kota Nurochman meminta jaminan kepatuhan dari seluruh anggota kelompok tani. Ia berencana mengeluarkan regulasi atau instruksi resmi untuk memastikan komitmen ini berjalan di lapangan.

"Saya butuh garansi. Jika Pemerintah Kota hadir memberikan dukungan alat dan jaminan pasar, apakah masyarakat siap patuh pada aturan konservasi? Program ini melibatkan 12 desa lebih di wilayah penyangga. Saya sendiri yang akan turun langsung mengecek ke lokasi, untuk memastikan siapa saja yang benar-benar berkontribusi," tegas Wali Kota.

Pemerintah Kota Batu berharap melalui skema ini, ketergantungan petani pada tanaman sayur di lahan miring dapat dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan tanaman keras yang lebih bersahabat dengan ekologi, tetapi tetap menguntungkan secara finansial.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang mendampingi perwakilan enam desa, di antaranya Tulungrejo, Sumber Brantas, Sumberjo, Tlekung, Gunungsari, dan Punten.