RRI.CO.ID, Malang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang akan melakukan rehabilitasi terhadap 49 sekolah tingkat SD dan SMP pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu prioritas meski porsi anggaran daerah untuk sektor tersebut tergolong terbatas.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan, total alokasi anggaran dalam APBD 2026 mencapai kisaran Rp 650 miliar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai.
“Yang jelas, gaji saja sudah sekitar Rp 400 miliar, termasuk honor, P3K, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP),” ujar Suwarjana.
Ia menjelaskan, sisa anggaran kemudian dialokasikan untuk berbagai program pendidikan lainnya, seperti BOSDA, BOSNAS, insentif guru PAUD, BOSDA Madin, hingga program pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C.
Dengan komposisi tersebut, ruang fiskal untuk pembangunan fisik, termasuk rehabilitasi sekolah, menjadi sangat terbatas. Bahkan, porsi anggaran yang dikelola langsung oleh Disdikbud disebut tidak mencapai 20 persen dari total keseluruhan.
“Persentasenya kecil sekali, tapi tetap kami optimalkan. Tahun ini untuk rehab sebenarnya sedikit sekali,” katanya.
Meski demikian, Disdikbud Kota Malang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui program dana revitalisasi sekolah. Dari program tersebut, sebanyak 49 sekolah berhasil mendapatkan bantuan rehabilitasi.
“Alhamdulillah dari pusat ada dana revitalisasi. Kami dapat sekitar 49 sekolah, SD dan SMP. Itu melalui pengajuan proposal, lengkap dengan foto dan data pendukung, dan sudah ditetapkan penerimanya,” jelasnya.
Suwarjana menambahkan, bantuan tersebut bersifat berdasarkan pengajuan (by request) dari daerah, sehingga tidak semua sekolah bisa otomatis mendapatkan bantuan tanpa proses seleksi.
Dengan adanya tambahan dana dari pemerintah pusat ini, diharapkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kota Malang dapat semakin membaik meski keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengatakan, total alokasi anggaran dalam APBD 2026 mencapai kisaran Rp 650 miliar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai.
“Yang jelas, gaji saja sudah sekitar Rp 400 miliar, termasuk honor, P3K, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP),” ujar Suwarjana.
Ia menjelaskan, sisa anggaran kemudian dialokasikan untuk berbagai program pendidikan lainnya, seperti BOSDA, BOSNAS, insentif guru PAUD, BOSDA Madin, hingga program pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C.
Dengan komposisi tersebut, ruang fiskal untuk pembangunan fisik, termasuk rehabilitasi sekolah, menjadi sangat terbatas. Bahkan, porsi anggaran yang dikelola langsung oleh Disdikbud disebut tidak mencapai 20 persen dari total keseluruhan.
“Persentasenya kecil sekali, tapi tetap kami optimalkan. Tahun ini untuk rehab sebenarnya sedikit sekali,” katanya.
Meski demikian, Disdikbud Kota Malang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui program dana revitalisasi sekolah. Dari program tersebut, sebanyak 49 sekolah berhasil mendapatkan bantuan rehabilitasi.
“Alhamdulillah dari pusat ada dana revitalisasi. Kami dapat sekitar 49 sekolah, SD dan SMP. Itu melalui pengajuan proposal, lengkap dengan foto dan data pendukung, dan sudah ditetapkan penerimanya,” jelasnya.
Suwarjana menambahkan, bantuan tersebut bersifat berdasarkan pengajuan (by request) dari daerah, sehingga tidak semua sekolah bisa otomatis mendapatkan bantuan tanpa proses seleksi.
Dengan adanya tambahan dana dari pemerintah pusat ini, diharapkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kota Malang dapat semakin membaik meski keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....