RRI.CO.ID, Malang - Peringatan Hari Nelayan Nasional tahun ini menjadi momentum krusial bagi para pencari nafkah di laut untuk menyuarakan kegelisahan mereka di tengah ketidakpastian iklim dan situasi geopolitik dunia.

Ahmad Gatot Hartowo, Ketua Rukun Nelayan Kota Pasuruan, mengungkapkan bahwa meski dalam dua minggu terakhir nelayan sedang menikmati "panen" ikan kembung, bayang-bayang krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terkait stabilitas pasokan bahan bakar.

"Kemarin sempat goyang terkait BBM karena masalah Timur Tengah, harapan kami di momentum ini adalah kuota solar bersubsidi jangan sampai dikurangi karena itu nyawa aktivitas kami," ujar Gatot, Senin (6/4/2026).

Di sisi lain, tantangan alam berupa perubahan iklim dan pendangkalan infrastruktur pelabuhan masih menjadi hambatan fisik yang nyata bagi nelayan di wilayah Kota Pasuruan. Gatot menjelaskan bahwa cuaca ekstrem sering kali memaksa nelayan bertaruh nyawa, sementara kondisi Sungai Gembong yang dangkal serta penuh sampah kayu akibat banjir sering merusak perahu.

"Kami sangat mengharapkan adanya normalisasi sungai agar akses melaut lancar, serta perbaikan sarana TPI yang saat ini mangkrak agar perputaran ekonomi nelayan bisa lebih maksimal dan terorganisir dengan baik," tambahnya

Kondisi yang sedikit berbeda namun tak kalah pelik disampaikan oleh Muslimin, Wakil Ketua 1 HNSI Kabupaten Pasuruan, yang menyoroti penurunan produktivitas laut akibat penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan saat ini cenderung stagnan bahkan menurun dibandingkan era tahun 2000-an karena populasi komoditas laut seperti udang semakin sulit ditemukan.

"Persoalan utama adalah masih beroperasinya mini trawl atau pukat harimau yang merusak ekosistem; ikan kecil terjaring semua sehingga siklus regenerasi laut terganggu dan hasil tangkapan jangka panjang menjadi tidak memuaskan," jelas Muslimin.

Menanggapi fluktuasi hasil laut, HNSI terus mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memberikan edukasi mengenai mata pencaharian alternatif seperti budidaya kepiting atau lele di rumah. Meski pelatihan sudah sering dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), Muslimin mengakui bahwa mengubah pola pikir dari nelayan tangkap menjadi pembudidaya memerlukan waktu dan pendampingan yang konsisten.

"Pemerintah sebenarnya sangat membantu, namun kesadaran nelayan untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan masih kurang, sehingga bantuan jaring sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal," ungkapnya.

Sebagai penutup dalam dialog refleksi tersebut, kedua narasumber sepakat bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran nelayan adalah kunci keberlanjutan sektor perikanan di Pasuruan. Harapan besar tertuju pada kemudahan akses distribusi BBM melalui pembangunan SPBU khusus di desa-desa nelayan serta penyediaan infrastruktur tambatan perahu yang layak.

"HNSI ingin nelayan lebih sejahtera dengan akses jalan dan tambatan yang memadai; kami berharap pemerintah terus memberikan dukungan alat tangkap yang legal agar laut kita tetap terjaga untuk generasi mendatang," pungkas Muslimin.