RRI.CO.ID, Pasuruan - Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

LKPD diserahkan langsung oleh Mas Rusdi - sapaan akrab Bupati Pasuruan ini kepada Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, Senin (30/3/2026) sore. Penyerahan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur serta para kepala daerah se-Provinsi Jawa Timur.

Usai acara digelar, Mas Rusdi mengatakan, penyerahan LKPD unaudited tersebut merupakan langkah awal dari proses pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang nantinya akan menghasilkan opini atas pengelolaan keuangan masing-masing pemerintah daerah di Jawa Timur.

"Sudah kami serahkan, untuk selanjutnya bisa dilihat dan dicermati satu-satu sehingga ketika ada rekomendasi perbaikan, maka akan segera kami tindaklanjuti," katanya.

Dijelaskan Mas Rusdi, penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyerahan laporan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen evaluasi agar setiap rupiah yang kita gunakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbuhnya.

Saat ditanya perihal dinamika ekonomi global, Bupati Warsubi juga memastikan bahwa Kabupaten Pasuruan siap melaksanakan langkah-langkah strategis.

“Kami akan memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok dan lainnya. Jangan sampai ada kendala pasokan yang memberatkan masyarakat. Kami ingin pertumbuhan ekonomi selaras dengan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel,” pungkasnya

Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK Provinsi Jawa Timur atas peran serta sinergi yang telah terjalin selama ini dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim BPK atas semua sinergi, arahan, dan pendampingan yang konstruktif dalam mendorong peningkatan kualitas keuangan daerah,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan momen penyerahan LKPD ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah komitmen perbaikan yang akan menjadi prioritas, di antaranya penyempurnaan pengelolaan kas di akhir tahun anggaran, peningkatan ketertiban administrasi pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, serta penguatan konsistensi dan validitas data aset daerah.

“Kami ingin menyampaikan penyempurnaan dari pengelolaan kas di akhir tahun anggaran, peningkatan ketertiban administrasi pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, hingga penguatan konsistensi serta validitas data aset akan menjadi komitmen penuh kami untuk bisa meningkatkan pembenahan,” tegasnya.