RRI.CO.ID, Malang – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menanggapi wacana penghapusan dana pensiun bagi anggota DPR yang saat ini tengah menjadi pembahasan di tingkat pusat.
Amithya menyampaikan, kebijakan tersebut masih menunggu keputusan resmi pemerintah dan harus dikaji berdasarkan kebutuhan serta efektivitasnya.
| Baca juga: Donor Darah Warnai Hari Bakti TNI AU Ke-79 |
“Pastinya keputusan itu dibuat sesuai kebutuhan. Kalau dinilai efektif, ya mungkin bisa saja,” katanya, Senin 30 Maret 2026.
Ia menambahkan, hingga saat ini pembahasan di tingkat nasional, termasuk terkait APBN, belum final sehingga daerah masih menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan.
“APBN belum dibahas kembali, jadi perlu pertimbangan. Kita lihat nanti seperti apa keputusannya,” jelasnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut dapat menjadi alternatif jika memang dinilai memberikan manfaat.
“Kalau memang itu sangat dibutuhkan, tentu bisa menjadi alternatif yang baik,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....