RRI.CO.ID, Malang - Kinerja pembangunan Kabupaten Malang sepanjang 2025 menunjukkan tren positif yang tercermin dari sejumlah indikator makro yang melampaui target, serta raihan 437 penghargaan dari berbagai tingkatan. Capaian ini dinilai sebagai hasil dari kerja kolektif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kejar prestasi.

Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang dipaparkan oleh Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, sejumlah indikator utama mencatatkan hasil di atas target. Tingkat kemiskinan tercatat 8,78 persen, rasio gini 0,343, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,45, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,92 persen. Realisasi investasi juga menembus angka Rp5,39 triliun, sementara Indeks Reformasi Birokrasi berada di level 84,28, Indeks Harmoni Indonesia (IHI) 6,9, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,67.

“Secara umum, capaian pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025 dapat dikategorikan baik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian pembangunan yang melampaui target di sejumlah indikator makro seperti Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harmoni Indonesia (IHI), Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi,” ujar Wakil Bupati Malang.

Pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan yang menjadi kerangka kebijakan jangka panjang. Pertama, pengentasan kemiskinan menuju kesejahteraan sosial dan peningkatan daya saing SDM melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, peningkatan perekonomian berbasis pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan iklim investasi.

Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang bersih dan antikorupsi. Keempat, penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta pembangunan karakter masyarakat berbasis agama dan budaya. Terakhir, pemantapan infrastruktur yang merata, keberlanjutan lingkungan, dan ketangguhan bencana.

Dari sisi fiskal, pemerintah daerah menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber baru yang tidak membebani masyarakat dan tidak menurunkan minat berwirausaha. Pengelolaan belanja daerah diarahkan pada prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, terutama dalam pelayanan publik, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Sepanjang 2025, Kabupaten Malang meraih total 437 penghargaan, terdiri dari 4 penghargaan tingkat internasional, 64 tingkat nasional, 280 tingkat provinsi, dan 89 tingkat regional Malang Raya. Penghargaan tersebut diberikan baik kepada kelembagaan pemerintah daerah maupun tokoh dan elemen masyarakat secara kelompok maupun perorangan.

“Banyaknya penghargaan dan prestasi dimaksud bukanlah tujuan utama, namun lebih memotivasi dan memacu daya saing kita untuk berkompetisi secara sehat, dan membiasakan berpikir secara kreatif dan bertindak secara sistematis, efektif, dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tegas Wakil Bupati Malang.

Ke depan, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan, sebagai tahapan menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Penguatan lembaga pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan serta perkotaan menjadi perhatian utama dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis.