RRI.CO.ID, Pasuruan - Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan tambahan kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dengan mengadakan audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, beberapa hari lalu.

Di hadapan Mensos, Mas Rusdi langsung menjlentrehkan data kuota PBI-JK yang diterima Kabupaten Pasuruan dari pemerintah pusat terus mengalami penurunan selama empat tahun berturut-turut.

Yakni dari 604.460 jiwa pada 2021 menjadi hanya 549.243 jiwa pada 2024, dalam artian berkurang lebih dari 55.000 jiwa.

Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat jumlah masyarakat rentan di Kabupaten Pasuruan masih sangat besar dan mencapai lebih dari satu juta jiwa.

"Makanya kami bersama Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan Imron Mutamakkin datang langsung ke Kantor Mensos dan alhamdulillah bisa menyampaikannya langsung," kata Mas Rusdi melalui sambungan selulernya, Senin (9/3/2026).

Akibat kesenjangan tersebut, rasio cakupan PBI-JK terhadap masyarakat rentan sempat menyentuh titik terendah 54,62% pada 2024. Artinya hampir separuh warga rentan berisiko tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali.

Oleh karena itu, Mas Rusdi menegaskan bahwa APBD daerah telah dioptimalkan untuk layanan dasar dan infrastruktur, sehingga tidak mampu secara mandiri menutup kesenjangan tersebut.

"Ini satu-satunya cara kami agar ada intervensi dari Kemensos langsung oleh menterinya," singkatnya.

Dengan audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dukungan Kemensos dapat segera terealisasi, demi membebaskan ratusan ribu keluarga miskin dan rentan dari ancaman finansial akibat krisis kesehatan.

"Selaras dengan program nasional pengentasan kemiskinan yang diusung pemerintah pusat," tambahnya.

Merespons hal itu, Mensos Gus Ipul memaparkan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan berbagai program bantuan. Ia menekankan bahwa data harus terus diperbarui secara berkala mengingat kondisi masyarakat yang bersifat dinamis.

“Problem kita selama ini adalah data tidak masuk atau tidak diperbarui,” katanya.

Dari sisi proyeksi, dengan menurunnya angka masyarakat rentan menjadi sekitar 818–825 ribu jiwa pada 2025–2026, penambahan kuota PBI-JK dari Kemensos saat ini berpotensi mendorong rasio perlindungan kesehatan di Kabupaten Pasuruan mendekati 100%, sekaligus mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) secara penuh.