RRI.CO.ID, Batu - Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) menyelenggarakan Pendampingan Teknis Penyelamatan Arsip bagi Desa dan Kelurahan hasil pemekaran. Kegiatan berlangsung di Gedung Bina Praja Kota Batu, Selasa (10/2/2026).

Pendampingan ini diikuti arsiparis serta pengelola arsip dari desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kota Batu. Kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman aparatur mengenai urgensi penyelamatan arsip sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan, terutama dalam konteks pemekaran wilayah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Dr. Abdul Rais, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang baik merupakan bentuk pelayanan publik. "Arsip memiliki fungsi strategis sebagai alat bukti sah, termasuk penentuan batas wilayah, kepemilikan aset tanah, serta pemenuhan hak-hak keperdataan warga. Arsip juga berperan sebagai memori kolektif yang merekam proses terbentuknya desa atau kelurahan," katanya.

Ia menyoroti bahwa pemekaran wilayah kerap memicu persoalan administrasi ketika arsip tidak ditata sesuai standar. Pada fase pemisahan wilayah, sering muncul ketidakjelasan status arsip antara wilayah induk dan wilayah baru, yang berisiko menyebabkan arsip penting tercecer, rusak, atau hilang.

Melalui kegiatan ini, Disperpusip mendorong langkah inventarisasi, pemilahan, pengolahan, hingga digitalisasi arsip sebagai upaya preventif penyelamatan arsip desa dan kelurahan. 

Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dengan peringkat terbaik kedua nasional dalam bidang pengolahan kearsipan, Disperpusip Kota Batu menyatakan kesiapan berkolaborasi dalam pembinaan kearsipan di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi teknis penyelamatan arsip bagi desa dan kelurahan hasil pemekaran. Materi disajikan dalam dua sesi yang dilengkapi diskusi dan tanya jawab.

Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat desa dan kelurahan di Kota Batu dalam mengelola arsip secara tertib, profesional, dan berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan publik tetap terjaga meskipun terjadi pemekaran wilayah.