KBRN, Probolinggo : Rencana Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperbaiki ruas Jalan HOS Cokroaminoto pada tahun 2026 kembali mencuat dalam rapat Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin (24/11/2025).

Proyek dengan total anggaran Rp 8,5 miliar itu menuai perhatian serius dari para wakil rakyat, terutama terkait potensi persoalan sosial yang mungkin muncul saat pelaksanaan.

Anggaran preservasi tersebut masuk dalam Rancangan APBD 2026 untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP).

Selain pengerjaan fisik, pos anggaran juga mencakup proses kajian Detail Engineering Design (DED) dan pengawasan pelaksanaan.

Konsepnya, kawasan ini akan disulap seperti jalan Malioboro di Yogyakarta atau yang sudah ada di Kota Probolinggo yang berada di Kecamatan Mayangan.

Kepala Dinas PUPR-PKP, Setyorini Sayekti, menjelaskan bahwa penataan ulang Jalan HOS Cokroaminoto menjadi prioritas karena kawasan tersebut kerap terdampak banjir.

"Kami mulai dari sisi barat terlebih dahulu karena wilayah itu padat penduduk dan menjadi atensi wali kota," ujarnya.

Ia menggambarkan bahwa hasil preservasi nantinya akan menyerupai konsep Jalan Ikan Tengiri di Mayangan, dilengkapi perbaikan drainase, trotoar, hingga penerangan jalan umum.

Namun, anggota Komisi III Robit Riyanto mengingatkan bahwa proyek di kawasan itu tidak sederhana. Banyak bangunan permanen dan semi permanen berdiri di atas trotoar. Ia mempertanyakan proses sosialisasi yang telah dilakukan.

“Efek sosialnya besar. Warga harus diajak bicara langsung. Kalau Pak Wali bisa merampungkan persoalan di lapangan, itu luar biasa,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi III lainnya, Eko Purwanto, meminta Pemkot menuntaskan kajian sebelum proyek berjalan. Ia menilai kajian yang dilakukan bersamaan dengan tahun pengerjaan bisa memicu gesekan dengan warga.

“Lebih baik dikaji tuntas dulu. Kalau harus masuk anggaran tahun berikutnya, tidak masalah. Yang penting tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Setyorini memastikan bahwa pihaknya akan menuntaskan kajian dan persoalan sosial lebih dulu sebelum alat berat turun ke lapangan.

“Bangunan-bangunan di atas trotoar tentu akan menjadi bagian kajian. Kami berharap semuanya clear and clean sebelum pengerjaan dimulai,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa masukan Komisi III akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rencana preservasi tersebut.