KBRN, Malang : Pemerintah masih mengkaji trase dan mekanisme pendanaan pembangunan Tol Malang-Kepanjen yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kajian ulang ini melibatkan tim pusat untuk menentukan kelayakan trase sebelumnya atau kemungkinan adanya perubahan.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menjelaskan perubahan trase dapat memengaruhi total biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan yang berbeda dari sebelumnya, di mana proyek ini kini ditangani langsung oleh Kementerian PUPR dan sepenuhnya didanai APBN, tanpa keterlibatan Badan Usaha.
"Perubahan trase bisa saja terjadi, terutama karena mekanisme pendanaan sekarang menggunakan APBN. Hal ini akan berdampak pada besaran biaya yang dikeluarkan," jelas Tommy, Selasa (19/11/2024).
Tommy mengungkapkan bahwa tol ini direncanakan memiliki panjang sekitar 30 kilometer dengan empat titik exit tol. Titik exit tol tersebut berada di wilayah Pakisaji, Kepanjen, Gondanglegi, serta Tajinan-Pakis.
Namun, jarak exit tol hingga ke jalan arteri juga menjadi pertimbangan penting, karena akan memengaruhi investasi tambahan untuk pembangunan jalur penghubung.
"Semakin jauh jarak exit tol ke jalan arteri, semakin besar biaya yang diperlukan. Namun, dengan pendanaan dari APBN, prioritasnya adalah pelayanan publik tanpa membebani pengguna jalan," tambahnya.
Tommy menjelaskan pembangunan Tol Malang-Kepanjen diproyeksikan akan dieksekusi pada 2026. Meski begitu, Tommy menegaskan bahwa proses ini tetap memerlukan kajian mendalam agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.
"Proyek ini sudah masuk dalam rencana jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Kami optimistis 2026 akan menjadi tahun pelaksanaan, asalkan semua proses berjalan lancar," pungkasnya.
Dengan tol ini, diharapkan konektivitas di wilayah Malang dan sekitarnya semakin optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....