KBRN, Malang: Pemerintah Kota Malang memastikan terus memantau perkembangan nasib cabang olahraga anggar yang sempat menjadi sorotan pada Porprov IX Jawa Timur 2025.

Kepala Diaporapar Kota Malang Baihaqi mengatakan persoalan ini bukan berada di kewenangan Pemkot Malang karena venue bukan milik pemerintah kota.

Menurutnya, Pemkot Malang tetap berkomitmen mendukung pembinaan atlet anggar, namun keputusan terkait venue sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Cabor anggar ini permasalahannya bukan di kami. Terlebih venuenya juga bukan di Pemkot,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Baihaqi menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI maupun Pemerintah Provinsi agar nasib cabor anggar mendapat kejelasan.

“Kita tunggu, kami pantau terus. Sekarang masih menunggu proses keputusan dari Bu Gubernur,” katanya.

Ia berharap keputusan segera keluar sehingga pembinaan atlet anggar tidak terhambat. Menurut Baihaqi, koordinasi intensif tetap dilakukan agar cabang olahraga ini mendapat dukungan penuh seperti cabang lainnya.

Pemkot Malang sendiri menyatakan siap melaksanakan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi terkait cabor anggar. Hal ini penting agar pembinaan dan regenerasi atlet tetap berjalan baik.

Dengan langkah ini, Pemkot Malang ingin memastikan semua cabang olahraga, termasuk anggar, mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan berprestasi yang sama pada ajang berikutnya.