Kementerian LH Hidupkan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon

RRI.CO.ID, Malang - Integrasi data dan aksi nyata lintas sektor kini menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menuju pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan.

Langkah strategis dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dengan menghidupkan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK).

Platform ini tidak lagi diposisikan sebagai ruang fisik formal, melainkan pusat kendali (hub) yang mengelaborasikan kekuatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga generasi muda.

Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan, cetak biru kebijakan lingkungan yang baik tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya keselarasan ekosistem di tingkat tapak. Ego sektoral dalam pengumpulan data dan eksekusi program harus segera diakhiri.

“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang kita susun, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan. Karena itu, RKKIK hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berkonsultasi, berbagi pengalaman, dan membangun sinergi dalam mencapai tujuan iklim nasional,” urai Jumhur dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Secara teknis, standardisasi operasional wadah ini diperkuat melalui Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026.

Langkah ini menjadi jawaban atas kebutuhan dunia usaha dan pemerintah daerah yang selama ini kerap mengalami kebingungan regulasi dalam mengimplementasikan perdagangan karbon maupun program mitigasi dampak lingkungan.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa wadah ini dirancang untuk memangkas jarak birokrasi informasi.

"RKKIK merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution) dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Melalui layanan konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis, dan kerja sama, RKKIK diharapkan dapat memperkuat pemahaman, kapasitas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," jelas Ary.

Ke depan, simpul ini akan mengintegrasikan seluruh instrumen krusial, mulai dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), hingga fasilitasi pendanaan iklim internasional.

Guna memastikan program tidak mandek menjadi menara gading, sejumlah skema jemput bola disiapkan melalui kanal praktis seperti Climate Clinic untuk asistensi teknis, National Carbon Forum bagi pelaku industri, hingga Carbon Youth Lab guna menjaring inovasi dari generasi muda.