RRI.CO.ID, Probolinggo - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus mematangkan persiapan pelaksanaan Program MBG tahun 2026.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di ruang pertemuan DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo dan dihadiri jajaran pimpinan daerah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas MBG Kabupaten Probolinggo.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yahyadi selaku Sekretaris Satgas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M Sjaiful Efendi selaku Wakil Ketua Satgas, Kepala Dinas Kesehatan dr Hariawan Dwi Tamtomo selaku Wakil Sekretaris, serta para kepala OPD terkait.

Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo M Sjaiful Efendi menyampaikan, Satgas MBG telah melakukan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo. Dari hasil monitoring tersebut, sejumlah temuan telah teridentifikasi sebagai bahan evaluasi.

“Kita sudah melakukan monitoring pada SPPG dan hasilnya sudah ada. Dengan keberadaan Satgas ini, diharapkan pelaksanaan Program MBG ke depan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Sjaiful juga menjelaskan adanya regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, yakni Surat Keputusan Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Dalam regulasi tersebut, sasaran Program MBG mengalami perluasan.

“Mulai tahun 2026, sasaran MBG bertambah meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tiga sasaran ini menjadi fokus koordinasi melalui DP3AP2KB bersama Tim Pendamping Keluarga agar data yang digunakan valid dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Probolinggo Yahyadi memaparkan sejumlah temuan hasil monitoring dan evaluasi MBG tahap pertama dan kedua. Di antaranya terkait ketidaksesuaian jumlah dan penempatan personel SPPG dengan standar operasional prosedur (SOP), belum diterapkannya sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta belum dimilikinya sertifikat halal.

Selain itu, sebagian pemasok bahan pangan segar belum memiliki izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), belum sepenuhnya menerapkan 10 SOP, belum adanya rekomendasi rujukan apabila terjadi keracunan, serta belum optimalnya monitoring saat makanan diterima oleh penerima manfaat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr Hariawan Dwi Tamtomo menambahkan, saat ini terdapat 66 SPPG yang telah beroperasi dan 10 SPPG yang belum beroperasi. Seluruhnya perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam, terutama terkait ketenagaan dan kepatuhan terhadap SOP.

“Banyak ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak segera dibenahi. Kami berharap seluruh SPPG dapat menjalankan SOP secara konsisten,” tegasnya.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menekankan keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kepatuhan setiap SPPG dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Jika seluruh SPPG menjalankan peran sesuai aturan, saya yakin tidak akan ada permasalahan. Sasaran MBG ini sangat luas, sehingga sosialisasi menjadi kunci penting keberhasilan program,” ujarnya.

Ugas menambahkan Program MBG merupakan bagian dari program nasional Presiden Republik Indonesia yang harus disukseskan bersama. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki seluruh hasil evaluasi demi optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah tugas mulia. Mari kita perbaiki bersama agar Program MBG berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.