Dengue Bebani Ekonomi hingga Rp9 Triliun, Pemerintah Didorong Perkuat Data

RRI.CO.ID, Malang – Pengendalian demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemberantasan sarang nyamuk. Penguatan surveilans, integrasi data kesehatan, layanan primer, hingga pemanfaatan vaksin dinilai perlu dilakukan secara terpadu untuk menekan beban penyakit sekaligus dampak ekonominya.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), dr. M. Subuh, MPPM. Ia menyebut, dengue menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena dampaknya dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

“Pengendalian dengue merupakan salah satu isu yang membutuhkan kolaborasi karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh daerah dan perlu pendekatan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak,” ujarnya dalam Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2026 di Malang beberapa waktu lalu.

Besarnya dampak dengue salah satunya terlihat dari beban ekonomi penyakit tersebut. Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan pada 2024 terdapat lebih dari dua juta kasus rawat inap akibat dengue dengan total beban ekonomi hampir Rp9 triliun.

“Beban tersebut tidak hanya ditanggung sistem kesehatan. Studi itu memperkirakan sekitar Rp3 triliun menjadi beban BPJS Kesehatan. Sementara pasien dan keluarga peserta BPJS menanggung sekitar Rp3,5 triliun melalui pengeluaran langsung serta kehilangan pendapatan,” ungkapnya.

Adapun beban ekonomi pada pasien di segmen swasta diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun, termasuk biaya medis, pengeluaran nonmedis, dan kehilangan pendapatan.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR, menilai penguatan surveilans dan integrasi data menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera dilakukan.

Menurutnya, perbedaan antara data surveilans dengan data klaim pelayanan menunjukkan beban dengue yang sebenarnya berpotensi lebih besar dibandingkan angka yang tercatat.

“Integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menekankan, pengendalian dengue perlu menyasar lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan. Upaya pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, pengendalian vektor berbasis risiko termasuk pemanfaatan Wolbachia, serta komunikasi perubahan perilaku perlu berjalan beriringan dengan strategi pencegahan lainnya.

Di sisi layanan kesehatan, kemampuan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam mengenali dan menangani dengue secara cepat juga menjadi faktor penting. Gejala awal dengue dapat menyerupai penyakit lain, sementara kondisi pasien berpotensi memburuk dalam waktu singkat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. Dominicus Husada, dr., SpA(K) mengatakan, diagnosis dan pemantauan kondisi pasien menjadi bagian penting untuk mencegah dengue berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.

“Diagnosis dan tata laksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan,” ujarnya.

Selain penguatan layanan dan pengendalian vektor, vaksinasi dinilai dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan dengue. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan bukti ilmiah, kondisi epidemiologi daerah, serta efektivitas dan keamanan vaksin.

Dalam PERNAS ADINKES 2026 di Malang, isu pengendalian dengue menjadi salah satu pembahasan utama. Melalui simposium “Upaya Strategis Pengendalian Dengue”, ADINKES mendorong penguatan kebijakan pengendalian dengue di tingkat pusat dan daerah.

ADINKES merekomendasikan integrasi data dengue dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan sumber data kesehatan lainnya. Penguatan surveilans di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga didorong, termasuk pemeriksaan dan pelaporan hasil IgG, IgM, serta NS1.

Selain itu, ADINKES mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dengan indikator kinerja yang terukur serta penggunaan vaksin dengue secara bertahap di daerah dengan tingkat endemisitas tinggi setelah melalui proses Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian dengue dari hulu hingga hilir, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada pasien ketika sudah sakit, tetapi juga pada pencegahan infeksi dan pengurangan dampak ekonomi yang ditanggung masyarakat maupun sistem kesehatan.