RRI.CO.ID, Malang - Upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Malang masih menghadapi jalan berliku akibat koordinasi yang belum solid di tingkat birokrasi maupun akar rumput. Hal ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder yang diinisiasi oleh Pattiro Malang di Swara Alam, Kepanjen, pada Kamis (16/7/2026).

Diskusi yang mempertemukan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinkes dan DPPKB, puskesmas, kader kesehatan, hingga pendamping desa tersebut membedah berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat efektivitas program di lapangan.

Project Manager Pattiro Malang, Asiswanto, mengungkapkan bahwa ego sektoral antar-instansi masih menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam penanganan stunting. Akibatnya, program yang digulirkan oleh masing-masing dinas sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang padu.

Kondisi ini berimbas langsung pada para kader kesehatan di lapangan yang kerap mengalami kebingungan akibat tidak sinkronnya data rujukan stunting yang dimiliki oleh berbagai lembaga.

"Masalah ego sektoral ini sering muncul ke permukaan, di mana program dan kegiatan antar-lembaga sebenarnya memiliki visi yang sama, tetapi dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri, bahkan untuk urusan data saja belum sinkron," ujar Asiswanto.

Dampak dari ketidaksinkronan ini membuat intervensi di tingkat bawah menjadi kurang tepat sasaran dan rawan tumpang tindih.

Guna memutus rantai persoalan tersebut, forum merekomendasikan adanya reformasi pola kerja melalui intervensi yang terintegrasi secara total dari hulu ke hilir.

Solusi nyata yang ditawarkan adalah menyatukan gerak seluruh elemen sejak tahap perencanaan, eksekusi program, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Sinergisitas antar-OPD harus diperkuat untuk mengikis sekat kelembagaan, dengan dukungan penuh dari kader dan pendamping desa dalam mengawal anggaran serta implementasi riil di masyarakat.

Selain itu, optimalisasi publikasi edukasi dari otoritas resmi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menyebarkan informasi yang kredibel secara lebih luas. Asiswanto menegaskan bahwa kolaborasi aktif adalah kunci utama untuk menyukseskan program prioritas nasional ini.

"Ke depan, integrasi mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan evaluasi harus dilakukan bersama-sama antara elemen pemerintah dan masyarakat, dengan pembagian peran yang jelas sesuai porsinya masing-masing," pungkasnya.