RI.CO.ID, Malang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menegaskan bahwa imunisasi merupakan prioritas penting dalam kebijakan daerah sebagai upaya melindungi generasi masa depan. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd., M.M. kepada RRI Malang pada Selasa (7/4/2026), menyebut imunisasi bukan sekadar program kesehatan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.

“Imunisasi ini adalah investasi masa depan. Kita ingin memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, karena dari situlah kualitas SDM dibangun,” ujar Suryadi. Ia menekankan bahwa penyakit campak bukanlah penyakit ringan. Selain sangat menular, campak dapat menimbulkan komplikasi serius seperti diare berat, radang otak, hingga berujung pada kematian. Karena itu, kehadiran pemerintah melalui program imunisasi menjadi bentuk perlindungan nyata bagi anak-anak.

Berdasarkan data di Kota Malang, jumlah penduduk mencapai sekitar 885 ribu jiwa dengan lebih dari 20 persen di antaranya merupakan anak usia balita. Dari jumlah tersebut, terdapat puluhan ribu anak yang menjadi sasaran imunisasi, termasuk sekitar 8.466 balita yang mengalami kendala pertumbuhan dan tergolong rentan terhadap penyakit. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama DPRD untuk memastikan cakupan imunisasi tetap optimal.

Suryadi menjelaskan, DPRD menjalankan tiga fungsi utama dalam mendukung program imunisasi, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. “Kami mendorong kebijakan yang berpihak pada kesehatan anak, memastikan anggaran di APBD tersedia untuk vaksin, dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi kekosongan vaksin di lapangan,” jelasnya. Selain itu, pendekatan jemput bola terus dilakukan melalui puskesmas, posyandu, hingga edukasi kepada tokoh masyarakat dan ibu muda, termasuk melalui digitalisasi data anak yang belum terimunisasi.

Terkait masih adanya kelompok masyarakat yang menolak imunisasi karena faktor kepercayaan, Suryadi menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif menjadi kunci. “Imunisasi ini bukan sekadar anjuran, tapi bagian dari pemenuhan hak anak. Kalau ada yang menolak karena kepercayaan, maka kita lakukan edukasi. Kita tidak berhenti, tapi terus mendampingi dan memberikan pemahaman,” tegasnya. Ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta maraknya informasi yang tidak benar.

Menurutnya, meskipun kebijakan dan anggaran telah tersedia, penguatan implementasi di lapangan masih diperlukan, terutama dalam hal edukasi masyarakat. Pemerintah Kota Malang pun terus melakukan langkah antisipatif seperti pendekatan door to door dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. “Kalau masih ada anak yang belum imunisasi, itu tanggung jawab kita bersama—pemerintah, orang tua, dan sistem. Yang jelas, kami akan terus jemput bola,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Suryadi mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan anak. “Pesan saya sederhana, segera bawa anak untuk imunisasi dan pastikan informasi yang diterima itu benar. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya.