KBRN, Malang : Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan bahwa pencegahan dan penurunan stunting tetap menjadi prioritas program, sejalan dengan misi daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib menyebutkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Malang sebesar 23,3%.

“Sampai dengan saat ini, prevalensi stunting di Kabupaten Malang berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, tercatat sebesar 23,3%. Angka ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita, mengingat stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak secara fisik, tetapi juga pada kemampuan kognitif, produktivitas, dan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Wabup Malang, Kamis (23/10/2025).

Sebagai bagian dari upaya penanganan, Pemkab Malang telah menerbitkan Peraturan Bupati Malang Nomor 92 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Peraturan tersebut mengatur pendekatan lintas sektor, sehingga intervensi tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, melainkan juga melibatkan sektor pendidikan, pertanian, sosial, dan infrastruktur.

Pemerintah daerah mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi keagamaan dan masyarakat, profesi kesehatan, serta mitra swasta untuk menjalankan intervensi spesifik dan sensitif.

Monitoring dan evaluasi program disebut penting untuk menilai capaian layanan, efektivitas dukungan anggaran, serta dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

Pada kegiatan evaluasi yang digelar terkait program penurunan stunting, Wabup Malang mengharapkan rekomendasi kebijakan yang konkret. “Melalui kegiatan evaluasi hari ini, saya berharap akan muncul berbagai rekomendasi dan langkah tindak lanjut konkret untuk memperkuat strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang,” tutur Wabup Malang.