Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy., M.H., saat memberikan arahan kepada mahasiswa. (Foto: RRI/Syamsuddin)
RRI.CO.ID, Malang - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang menggelar nonton bareng (nobar) film Pesta Babi dalam rangka memperingati 28 tahun Reformasi 1998 di Kedai Potrojoyo Kepanjen, Kamis (21/5/2026) malam.
Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa FISIP UNIRA Malang bersama sejumlah elemen kepemudaan dan organisasi, di antaranya Intip Institute, PMII UNIRA Malang, dan KORTAG Institute.
Selain pemutaran film, kegiatan juga diisi diskusi kritis terkait demokrasi, pembangunan, relasi kekuasaan, hingga situasi Papua. Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif peserta yang menyampaikan pandangan dan pertanyaan kritis.
Hadir sebagai pemantik diskusi, Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy., M.H., Direktur PAKU UNIRA Malang Dr. Dewi Ambarwati, Direktur PRB dan Risde M. Imron, M.A.P., Direktur PUSKADA FISIP UNIRA Malang M. Davis Assidqi, M.I.P., serta Kaprodi Psikologi FISIP UNIRA Malang M. Latif.
Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy., M.H., menilai persoalan Papua tidak dapat dilepaskan dari dinamika penguasaan sumber daya alam dan kebijakan negara.
“Pertanyaannya, apakah proyek strategis nasional di Papua benar-benar semata untuk ketahanan pangan? Jangan-jangan ada tujuan lain di balik itu semua. Apalagi pelibatan militer yang sangat masif hari ini sangat mirip dengan gaya kekuasaan era Orde Baru,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Sementara itu, Dr. Dewi Ambarwati menyoroti kondisi demokrasi dan kebijakan publik yang dinilai semakin menjauh dari partisipasi masyarakat.
“Kita melihat ada kecenderungan kebijakan yang tidak lagi mendengar suara rakyat. Padahal dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan,” ungkapnya.
Direktur PRB dan Risde UNIRA Malang, M. Imron, M.A.P., juga menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Negara hari ini tampak tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Sedangkan Kaprodi Psikologi FISIP UNIRA Malang, M. Latif, menilai pendekatan kebijakan yang tidak sensitif terhadap sejarah dan kondisi sosial masyarakat Papua berpotensi memperbesar konflik.
“Kolonialisme hari ini lahir dari luka masa lalu yang belum selesai. Kebijakan yang mengabaikan memori kolektif rakyat Papua sangat berbahaya. Keterlibatan militer yang semakin besar juga memunculkan kekhawatiran baru bagi masyarakat sipil,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, FISIP UNIRA Malang berharap ruang akademik tetap menjadi wadah penguatan kesadaran kritis mahasiswa terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak masyarakat di tengah perkembangan kebijakan publik.
