RRi.CO.ID, Malang - Sarasehan Nasional–Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Forum ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan PTS.
Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si menyampaikan bahwa sarasehan ini merupakan inisiatif FISIP UB. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi berbagai kendala struktural.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas keuangan dan sumber daya. Kondisi tersebut membuat banyak perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
“Sarasehan ini sebenarnya upaya kami dari FISIP UB memfasilitasi bagi perguruan swasta karena ada beberapa hal yang problematik,” ujarnya, Senin (04/05/2026).
Ia menegaskan persoalan tersebut perlu diangkat agar mendapat perhatian serius.
Ia menegaskan persoalan tersebut perlu diangkat agar mendapat perhatian serius.
Menurutnya, tantangan lain muncul dalam proses akreditasi dan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak. Ketimpangan aturan tersebut turut mempengaruhi kesiapan program studi dan ketersediaan sumber daya.
“Di teman-teman swasta sebagian besar itu dalam kondisi yang mungkin agak berat kaitan dengan misalkan proses akreditasi kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang agak timpang,” jelasnya.
Ia menambahkan hal ini menjadi isu penting yang perlu segera dibenahi.
Ia menambahkan hal ini menjadi isu penting yang perlu segera dibenahi.
Ia mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Bandung. Sarasehan di Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi.
Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Rekomendasi tersebut rencananya akan dibawa ke Komisi X DPR dan Kementerian Dikti Saintek.
“Harapannya nanti akan masuk ke Komisi 10 di DPR kemudian juga ke pihak di Kementerian Dikti Saintek sehingga menjadi bahan kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan PTS.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....