Tantangan Legalitas Pemerintahan Baru Pasca Tergulingnya Bashar Al-Assad

  • 08 Jan 2025 14:25 WIB
  •  Malang

KBRN, Malang : Setelah tergulingnya rezim Bashar Al-Assad, situasi politik Suriah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awal Januari 2025, kelompok-kelompok oposisi berhasil membentuk pemerintahan baru yang mengklaim sebagai otoritas sah di Suriah.

Namun, meskipun disambut dengan harapan besar, legalitas pemerintahan baru ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Menanggapi hal ini, Yasniar Rahmawati M, SH, MH, seorang pakar hukum internasional, memberikan pandangan mengenai tantangan legalitas pemerintahan baru tersebut.

Menurut Yasniar, legalitas sebuah pemerintahan tidak hanya bergantung pada pengakuan internasional, tetapi juga pada proses yang sah secara konstitusional dan melalui mekanisme yang mencerminkan keinginan rakyat.

“Keabsahan pemerintahan baru Suriah akan sangat bergantung pada apakah mereka dapat mengorganisir pemilu yang bebas, adil, dan inklusif, serta memastikan bahwa proses tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat Suriah,” ujarnya saat memberikan penjelasan dalam program Dialog Hukum Pro 1 RRI Malang, Selasa (7/1/2025) malam.

Ia juga menekankan pentingnya rekonsiliasi nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa, terutama kelompok-kelompok yang selama ini berada dalam konfrontasi dengan rezim Assad, agar transisi dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh semua pihak.

Namun, Yasniar mengingatkan bahwa tantangan besar tetap ada. Meskipun PBB dan beberapa negara Barat memberikan dukungan terhadap pemerintahan transisi, negara-negara yang sebelumnya menjadi sekutu Assad, seperti Rusia dan Iran, mungkin akan terus meragukan keabsahan pemerintahan baru ini.

“Dalam hukum internasional, pengakuan dari negara-negara besar sangat penting untuk legitimasi suatu pemerintahan. Jika negara-negara besar tersebut tidak mengakui, maka posisi pemerintah baru bisa tetap lemah di panggung global,” tambahnya.

Dengan demikian, perjalanan Suriah menuju stabilitas politik dan perdamaian yang langgeng akan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah baru ini dalam menyelesaikan tantangan-tantangan besar tersebut.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....