KBRN, Pasuruan : Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan Rapat High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Peningkatan Ekspor Daerah (TP2ED) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (3/12/2025).

Pertemuan ini berfokus pada penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengusung tema "Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan".

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, dan dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia Malang, Pertamina/Hiswana, BULOG, BPS Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan, serta tamu undangan terkait.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Mas Adi ini menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum penting untuk merumuskan langkah strategis bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan dan Idulfitri

"Pertemuan berfokus pada sinergi pengendalian inflasi dan akselerasi digital guna memperkuat ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi kota secara berkelanjutan," ungkapnya.

Dalam penguatan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga, Mas Adi menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Pasuruan tahun 2025 relatif terkendali dan stabil, berada pada rentang target sasaran 2,5% ± 1%.

"Capaian ini merupakan hasil koordinasi erat antara TPIP (Pusat) dan TPID (Daerah) di tengah ketidakpastian global dan gangguan cuaca," tambahnya.

Meskipun terkendali secara umum, Mas Adi mencatat beberapa komoditas memberikan andil inflasi pada minggu keempat November, antara lain Cabai Merah (0.7736), Bawang Merah (0.3015), dan Beras (0.0901), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Menyikapi hal tersebut, TPID telah mengimplementasikan strategi 4K, meliputi: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi ini mencakup penguatan etalase pengendalian inflasi digital, intensifikasi operasi pasar murah, dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Di sisi percepatan digitalisasi keuangan daerah, rekomendasi utama yang dibahas meliputi pembaruan roadmap ETPD, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (KKI), serta akselerasi implementasi QRIS untuk transaksi P2G (Payment-to-Government).

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kanwil Malang, Dedy Prasetyo, memaparkan rincian capaian daerah. IETPD (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Kota Pasuruan untuk Semester I tahun 2025 tetap sama dengan semester sebelumnya, yaitu 98,8%.

"Peringkat IETPD Kota Pasuruan di Jawa Timur naik dari peringkat ke-11 menjadi peringkat ke-8, namun di wilayah kerja KPW BI Malang turun dari peringkat ke-2 menjadi peringkat ke-3," papar Dedy.

Dedy menekankan bahwa aspek Implementasi dan Lingkungan Strategis telah mencapai nilai maksimal (100%), namun aspek Realisasi baru mencapai 88%, yang mengindikasikan masih ada ruang perbaikan untuk mendongkrak peringkat ke depan.

Secara keseluruhan, HLM ini mempertegas komitmen Pemerintah Kota Pasuruan untuk menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi layanan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta dukungan UMKM.

"Sinergi antara pengendalian inflasi yang fokus pada ketahanan pangan dan percepatan digital merupakan aspek krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan secara berkelanjutan, menciptakan ekonomi daerah yang stabil, inklusif, modern, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tutup Mas Adi. (Firman Maulana)