KBRN, Malang: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi, yang digelar oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK di Jogja Expo Center, Rabu (19/3/2025).

Menurut Wahyu, rakor ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk memperkuat komitmen pasca-pelantikan dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas.

“Hari ini kami hadir berkomitmen untuk memerangi korupsi di daerah masing-masing. Ada delapan area pencegahan korupsi dalam MCP KPK yang harus kita jalankan sesuai indikatornya,” ujarnya.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, turut memberikan arahan dalam kegiatan yang diikuti oleh kepala daerah dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hadir pula Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, serta Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa pemerintahan yang bebas korupsi menjadi pondasi utama dalam menjalankan pembangunan daerah, termasuk implementasi Program Dasa Bhakti yang merupakan bagian dari visi “Menuju Malang Mbois dan Berkelas.”

“Misi keempat kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien serta sinergis. Pemerintahan yang bersih akan mendukung optimalisasi Program Dasa Bhakti,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, seluruh kepala perangkat daerah di Kota Malang telah menandatangani pakta integritas dan diwajibkan menjalankan tujuh area intervensi MCP KPK dengan baik. Delapan area utama yang menjadi fokus MCP KPK meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah.

Dengan komitmen ini, Wahyu berharap Malang dapat menjadi contoh kota yang bersih dari praktik korupsi serta mampu menjalankan pembangunan dengan maksimal.