RRI.CO.ID, Malang- Sejalan dengan peringatan HUT ke-112 Kota Malang bertema “Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Mbois Berkelas”, penguatan UMKM menjadi langkah penting. Tema ini menegaskan bahwa UMKM harus didorong untuk naik kelas, tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan berdaya saing tinggi.

“UMKM di Kota Malang memegang peran sangat strategis dengan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung perekonomian daerah. Kontribusi besar ini menuntut perhatian serius dari pemerintah agar sektor ini terus tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,” ujar H. Bayu Rekso Aji, A.Md.: Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kota Malang, dalam Malang Menyapa, Selasa (31/03/2026).

Kenaikan kelas UMKM tidak hanya diukur dari legalitas usaha, tetapi juga dari peningkatan omzet dan kapasitas bisnis secara berkelanjutan. Namun, dalam dua hingga tiga tahun terakhir, penganggaran sektor UMKM dinilai masih stagnan dan belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Hal ini terlihat dari alokasi anggaran pada OPD terkait seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang relatif belum berkembang. Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD agar kebijakan pemerintah lebih berpihak dan selaras dengan kebutuhan pengembangan UMKM. Selain penguatan anggaran, tindak lanjut program dari berbagai OPD juga perlu diperkuat agar berdampak nyata bagi pelaku usaha. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas manajemen, keuangan, hingga daya saing produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif,” ungkapnya.

Di sisi lain, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dengan estimasi perputaran mencapai sekitar Rp7 triliun berdasarkan data BPS. Namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah belum terpetakan secara rinci karena keterbatasan data yang lebih spesifik.

“Pelaku UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan utama, terutama dalam hal keterbatasan akses pemasaran yang menghambat perluasan pasar. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan meningkatkan omzet dan memperluas jangkauan penjualan produk mereka,” jelasnya.

Selain itu, kebutuhan pendampingan usaha menjadi penting agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan. Pendampingan ini mencakup aspek legalitas, penguatan bisnis, hingga strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

“Permasalahan permodalan juga masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Malang saat ini. Sebagai perbandingan, daerah seperti Sidoarjo menerapkan skema kredit usaha dengan bunga 11 persen yang disubsidi 8 persen oleh APBD sehingga pelaku usaha hanya menanggung sekitar 3 persen,” tutupnya.