RRI.CO.ID, Malang - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memunculkan kekhawatiran baru. Bukan hanya soal daya beli masyarakat, tetapi juga potensi perpindahan pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi, terutama Pertalite.
Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dwi Ardi Sugiono, menilai fenomena ini dapat memunculkan efek domino terhadap kondisi fiskal negara.
Menurutnya, secara langsung kenaikan Pertamax memang tidak terlalu memengaruhi inflasi karena bahan bakar tersebut bukan konsumsi utama sektor angkutan barang maupun transportasi massal. Namun, dampak tidak langsung justru perlu diwaspadai.
"Yang perlu diamati adalah perubahan perilaku konsumen. Selisih harga antara Pertamax dan Pertalite yang kini mencapai sekitar Rp6.000 per liter berpotensi mendorong masyarakat beralih ke BBM subsidi," ujarnya dalam dialog di Pro 1 RRI Malang, Senin (22/6/2026).
Ia memperkirakan sekitar 7 hingga 15 persen pengguna Pertamax berpotensi melakukan shifting ke Pertalite.
Jika skenario tersebut terjadi, pemerintah menghadapi tantangan ganda. Selain harus memastikan pasokan Pertalite tetap aman, negara juga harus menanggung beban subsidi yang lebih besar.
"Kita khawatir jika pasokan tidak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi antrean panjang dan kepanikan di SPBU. Masyarakat biasanya mudah panik ketika melihat antrean," katanya.
Dwi menambahkan, meningkatnya konsumsi BBM subsidi juga akan menambah tekanan terhadap APBN di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang masih lemah dan harga minyak dunia yang tinggi.
"Ketahanan fiskal kita sedang diuji. Kalau harga minyak dunia terus naik dan permintaan Pertalite meningkat, kemampuan negara menahan subsidi juga akan semakin berat," jelasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....